BeritaBogor.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat transformasi pemerintahan digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat membuka Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital Kota Bogor Tahun 2026 bersama asesor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Selasa (22/9/2026).
Dedie mengatakan, digitalisasi pemerintahan tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi, tetapi juga menyangkut perubahan tata kelola agar pelayanan pemerintah semakin terintegrasi, efektif, serta mudah diakses masyarakat.
“Kota Bogor tengah mempersiapkan diri dan berusaha konsisten menjadikan pemerintahan digital sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Tujuannya agar pemerintah betul-betul bisa maksimal dalam melayani masyarakat,” ujar Dedie.
Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Pemkot Bogor terus melakukan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus menyiapkan transformasi menuju pemerintahan digital secara lebih menyeluruh.
Nilai SPBE Kota Bogor Terus Meningkat
Perkembangan digitalisasi pemerintahan di Kota Bogor salah satunya terlihat dari hasil penilaian SPBE.
Dedie menjelaskan, Kota Bogor telah mengikuti penilaian SPBE sejak 2018. Saat itu, nilai SPBE Kota Bogor berada pada angka 2,91. Nilai tersebut kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 4,08 pada 2024.
Menurut Dedie, peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa Pemkot Bogor terus membangun tata kelola digital secara serius.
“Pemkot Bogor secara serius mempersiapkan bukan hanya SPBE, tetapi juga transformasi menuju pemerintahan digital,” katanya.
Saat ini, Pemkot Bogor tercatat memiliki 839 layanan digital dan 282 aplikasi yang digunakan di lingkungan pemerintah daerah. Infrastruktur pendukung lainnya juga terus diperluas, termasuk keberadaan 65 lokasi WiFi publik dan 169 titik CCTV terintegrasi.
Pengembangan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan masyarakat sekaligus membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan kota secara lebih efektif.
Pemkot Bogor Targetkan Penambahan CCTV
Selain pengembangan aplikasi dan layanan digital, Pemkot Bogor juga melakukan penataan infrastruktur fisik yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi.
Salah satunya melalui program penurunan kabel utilitas udara untuk ditempatkan ke dalam boks utilitas. Dalam tiga tahun terakhir, penataan kabel tersebut telah dilakukan sepanjang kurang lebih 36 kilometer.
Pemkot Bogor berencana melanjutkan program tersebut hingga menjangkau seluruh area yang ditargetkan sepanjang hampir 127 kilometer.
Dedie mengatakan pemerintah daerah juga berencana memperbanyak titik CCTV di sejumlah ruas Kota Bogor melalui kerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL).
“Kami akan coba melengkapi CCTV setiap 100 meter bekerja sama dengan APJATEL. Penambahan panjang jalan untuk penurunan kabel terus dilakukan sampai seluruh area dari total hampir 127 kilometer di Kota Bogor dapat tertata,” ujar Dedie.
Keberadaan CCTV yang semakin terintegrasi nantinya diharapkan menjadi bagian dari sistem pemantauan kota yang terhubung dengan pengembangan pemerintahan digital.
Command Centre Bogor Segera Diselesaikan
Pemkot Bogor juga mengembangkan sejumlah inovasi digital untuk mempermudah pelayanan pemerintahan dan akses masyarakat.
Salah satunya adalah Bogor Single Window, yang telah digunakan sebagai salah satu pintu layanan digital bagi perangkat daerah maupun masyarakat.
Pada 2026, pemerintah daerah juga tengah menyelesaikan pembangunan Command Centre Bogor. Pusat kendali tersebut nantinya akan melibatkan sembilan perangkat daerah dalam pengelolaannya.
Command Centre diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mengintegrasikan berbagai informasi dan data antarlembaga, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih cepat dan akurat.
Transformasi digital tersebut juga diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai instansi di luar lingkungan Pemkot Bogor.
Salah satunya melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor dalam melakukan overlay atau penggabungan peta digital.
Data hampir 290 ribu bidang tanah akan diintegrasikan dengan informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi informasi pertanahan sekaligus mendukung pengelolaan pendapatan daerah.
Sinkronisasi Data dengan Kementerian hingga BPJS
Pemkot Bogor juga terus melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data dengan sejumlah lembaga pemerintah.
Kolaborasi data dilakukan antara lain bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS. Pemerintah daerah juga melakukan verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah tersebut dilakukan agar data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah semakin komprehensif, lengkap, valid, dan mutakhir.
Data yang terintegrasi dinilai penting karena berbagai program pelayanan publik, mulai dari bantuan sosial hingga pelayanan kesehatan, membutuhkan basis informasi yang akurat.
KemenPANRB Apresiasi Kinerja Pemerintahan Digital Bogor
Dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital Kota Bogor Tahun 2026, Asesor KemenPANRB Anak Agung Kompiang Oka Sudana turut memberikan tanggapan terhadap perkembangan digitalisasi pemerintahan di Kota Bogor.
Ia menjelaskan bahwa pemerintahan digital merupakan penerapan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi digital.
Dari empat lokus yang menjadi bagian pemantauan, Kota Bogor disebut memiliki nilai pemerintahan digital yang relatif tinggi.
Anak Agung menyebut rata-rata nasional berada pada angka 1,7, sementara Kota Bogor telah mencatat nilai di atas 2.
“Sebagai informasi, rata-rata nasional ada di angka 1,7 dan Kota Bogor relatif tinggi, sudah di atas 2. Saya melihat semangat yang ada menggambarkan hal tersebut,” kata Anak Agung saat mengikuti evaluasi secara virtual.
Melalui evaluasi dan klarifikasi yang dilakukan bersama KemenPANRB, Pemkot Bogor diharapkan dapat mengetahui aspek yang masih perlu diperkuat sekaligus mempertahankan capaian yang telah berjalan baik.
Transformasi pemerintahan digital di Kota Bogor selanjutnya tidak hanya diarahkan pada penambahan jumlah aplikasi dan infrastruktur, tetapi juga pada integrasi layanan, data, serta tata kelola pemerintahan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.
