BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai membahas kebutuhan anggaran operasional Biskita Trans Pakuan untuk 2027 guna memastikan layanan transportasi publik tersebut tetap beroperasi tanpa jeda.
Persiapan ini dilakukan untuk mengantisipasi terhentinya layanan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pemkot Bogor berupaya menyelaraskan kebutuhan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah, kondisi operasional di lapangan, serta kelengkapan administrasi.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat tetap dapat menggunakan layanan Biskita Trans Pakuan pada 2027 tanpa mengalami penghentian operasional.
“Insyaallah tidak ada jeda, kita akan usahakan semaksimal mungkin,” ujar Dedie.
Selain menyiapkan anggaran, Pemkot Bogor juga mengkaji skema pengelolaan layanan Biskita Trans Pakuan untuk tahun mendatang. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pengelolaan secara mandiri pada koridor tertentu.
Koridor Ciawi-Bogor menjadi salah satu rute yang masuk dalam usulan tersebut. Sementara itu, pemerintah daerah masih menghitung dan mengkaji skema pengelolaan untuk koridor lainnya.
“Yang pasti koridor Ciawi ya, Ciawi-Bogor itu salah satu yang diusulkan untuk mandiri. Kalau yang lain kan masih dihitung,” katanya.
Rencana pengelolaan mandiri tersebut turut berkaitan dengan mekanisme penetapan tarif bagi penumpang. Dedie menjelaskan, tarif pada koridor yang dikelola secara mandiri berpotensi berbeda dari layanan yang mendapatkan subsidi pemerintah.
Karena itu, penentuan tarif perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama biaya operasional dan kemampuan masyarakat membayar perjalanan.
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan ialah kajian willingness to pay atau kesediaan membayar. Kajian ini bertujuan mengukur kemampuan dan kesediaan pengguna dalam membayar layanan transportasi sesuai kebutuhan mereka.
Melalui kajian tersebut, pemerintah diharapkan dapat menentukan skema tarif yang sesuai dengan karakteristik layanan tanpa mengabaikan keterjangkauan bagi masyarakat.
Meski demikian, Pemkot Bogor belum menetapkan skema akhir pengelolaan maupun besaran tarif untuk setiap koridor. Seluruh opsi masih menunggu hasil penghitungan dan pembahasan lebih lanjut.
Di sisi lain, Pemkot Bogor juga mempertimbangkan sejumlah alternatif dalam menentukan penyedia layanan atau provider Biskita Trans Pakuan.
Pemerintah daerah membuka peluang untuk melanjutkan kerja sama dengan penyedia yang saat ini beroperasi maupun mempertimbangkan keterlibatan pihak lain. Opsi tersebut akan dikaji sesuai kebutuhan operasional dan skema pengelolaan yang nantinya dipilih.
Pembahasan anggaran, pengelolaan koridor, penetapan tarif, hingga pemilihan penyedia layanan menjadi bagian dari persiapan Pemkot Bogor dalam menjaga keberlanjutan transportasi publik.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Bogor berharap operasional Biskita Trans Pakuan pada 2027 dapat berlangsung lebih terencana sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan transportasi umum yang berkesinambungan.
