header_ads

Linguaphone.id

Didi Kurnia Pastikan THR Aman


BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor Didi Kurnia mengatakan pada tahun 2017 dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan pembayaran THR dan gaji ke 13 PNS dan DPRD Kabupaten Bogor dengan besar anggaran Rp85 miliar. 

Menurutnya, pemberian THR dan gaji ke 13 PNS dan DPRD Kabupaten Bogor dipastikan aman dari masalah karena sudah kita anggarkan pada tahun 2017 lalu di APBD tahun 2018 dengan berdasarkan Permendagri nomor 33 tahun 2017 pasal 1 ayat A dan bukannya diambil dari dana tidak terduga APBD tahun 2018. 

"Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2018 maka pemberian THR dan gaji ke 13 maka besarnya THR maupun gaji ke 13 bukan hanya berdasarkan gaji pokok semata," kata Didi Kurnia, Selasa (05/06/2018). 

Tahun ini, lanjut Didi, pemberian THR untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) nilainya bukan hanya gaji pokok tapi berikut tunjangan keluarga, tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Sedangkan untuk DPRD nilainya berdasarkan gaji pokok, tunjangan jabatan, uang representasi dan tunjangan keluarga. THR dan gaji ke 13 untuk Ketua, Wakil Ketua, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan Dewan, Badan Legislasi Daerah itu berbeda dengan anggota biasa. 

Dirinya menjelaskan perubahan nomenklatur dari gaji ke 14 menjadi THR lalu adanya tambahan tunjangan dalam THR tidak mengganggu anggaran dana tidak terduga atau dana tanggap bencana karena di triwulan tahun 2018 nilai Pendatan Asli Daerah (PAD) naik dari tahun sebelumnya. 

"Secara keseluruhan APBD kita aman walaupun ada perubahan nomenklatur dan adanya tambahan tunjangan karena progres PAD kita meningkat di triwulan pertama dari yang sebelumnya 20-30 persen menjadi 25-40 persen," jelasnya. (*/als) foto ilustrasi
Diberdayakan oleh Blogger.