header_ads

Mutasi dan Rotasi Pejabat Administrator

Bupati menjelaskan mutasi hal biasa 

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti melantik Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, bertempat di Pendopo Bupati Bogor, pada Selasa (15/05/2018). 

Bupati Bogor menjelaskan, Mutasi, Rotasi dan promosi adalah hal yang wajar dalam organisasi, namun hendaknya disikapi sebagai kesempatan yang lebih terbuka untuk memperluas cakrawala pemahaman tentang Pemerintahan yang sungguh-sungguh berkhidmat pada rakyat dengan menjadi pelayan publik terbaik yang pantas pantas menjadi bagian dari Kabupaten Termaju di Indonesia. 

Bupati juga mengatakan berkaitan dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, bahwa upaya termaksud ditujukan unruk menyikapi peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 yang antara lain mengatur bahwa Rumah Sakit Daerah  Kabupaten/Kota dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah Kabupaten/Kota yang dijabat oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. 

"ketentuan tersebut dijabarkan melalui peraturan Bupati Bogor Nomor 74 tahin 2017,Nomor 75 tahin 2017,Nomor 76 tahun 2017 dan Nomor 77 tahun 2017 tentanh pembentukan RSUD, yang menjelaskan bahwa direktur dijabat oleh tenaga fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan sebagai direktur," ungkapnya. 

Bupati Bogor menegaskan hendaknya perubahan ini tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab direktur RSUD yang dilantik tetap fokus pada pengembangan RSUD sebagai pemberi layanan kesehatan terintegrasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. 

Dirinya menambahkan menjadi pejabat di era sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Tantangan dan persoalannya semakin dinamis, baik dalam kaitannya dengan perkembangan peraturan dan kondisi faktual masyrakat yang faktual masyarakat yang terus berkembang, maupun dalam konteks kebutuhan untuk meraih visi yang lebih luas dan komprehensif. 

"Untuk itu, penguatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus tetap menjadi prioritas, khususnya dalam aspek koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi serta pelayanan publik," ujarnya. 

Bupati Bogor mengingatkan bahwa saat ini kita berhadapan dengan rencana kegiatan Pilkada serentak pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bogor, maka kepada seluruh pejabat administrator harus bersikap netral atau tidak berpihak baik melalui sikap ucapan perbutan maupun tindakan. (dwitama) 
Diberdayakan oleh Blogger.