header_ads

Lurah Dituding Tutup Mata Soal Izin Ruko Sukajadi

Warga gruduk pembangunan ruko Sukajadi 

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Ratusan warga Sukajadi yang tinggal di RW 10, RW 19 dan RW 20, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor geruduk tempat usaha (ruko) yang tidak memiliki izin di Jalan Pahlawan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Sabtu (12/05/2018).

Selain mendesak soal perizinan, warga juga meminta pertanggungjawaban dari pihak pemilik ruko terkait pelebaran pembangunan pada bagian belakang ruko yang menyebabkan rumah warga menjadi retak ditambah adanya pembuangan limbah yang dibuang langsung ke selokan melalui pipa besar.

Menurut penuturan Soni Dirgantara selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bondongan, aksi demo yang dilakukan itu merupakan kegelisahan warga terkait permasalahan yang ada yang disebabkan oleh ruko tersebut.

"Pertama, masyarakat mempertanyakan perizinannya. Karena menurut masyarakat sekitar, terkait dengan pembangunan ini masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi sebelumnya, baik itu dari pihak pemilik ruko ataupun aparatur setempat," ucap Soni kepada wartawan.

Soni mengatakan, kurangnya komunikasi yang baik antara pihak pengusaha (pemilik) ruko dengan warga sekitar tentunya akan menjadi sebuah kerugian besar bagi si pengusaha itu sendiri.

"Jadi untuk perizinan katanya sedang diurus oleh pihak ketiga yang sudah dipercaya oleh pengusaha ini. Dan untuk sosialisasi pun kata sudah diserahkan kepada pihak ketiga, namun sayang komunikasi ini tidak berjalan antara aparatur wilayah (RT/RW) dengan warga sekitar," ujar Soni.

Oleh karena itu, adanya komunikasi yang tidak baik bahkan dinilai salah antara para pengurus wilayah dengan warga sekitar, LPM Kelurahan Bondongan mencoba untuk mencari jalan tengahnya dengan melakukan perjanjian dengan pihak pengusaha.

"Saya rasa dengan adanya perjanjian MoU antara pengusaha dengan masyarakat sekitar, semua masalah-masalah yang ada bisa terselesaikan. Jangan karena masalah sepele (komunikasi-red), akhirnya dapat memicu kemarahan warga," ungkapnya.

Soni juga menyesalkan sikap aparatur wilayah seperti kelurahan dan kecamatan yang seolah tutup mata terkait adanya pembangunan yang tidak memiliki izin diwilayahnya tersebut.

"Harusnya aparatur wilayah tahu permasalahan diwilayahnya seperti adanya bangunan yang sudah mendirikan pembangunan tetapi belum memiliki izin. Pihak kecamatan pun harusnya melakukan pengawasan kepada bangunan-bangunan baru agar tidak kecolongan," pungkasnya. (erick) 

Diberdayakan oleh Blogger.