header_ads

Linguaphone.id

Debat Cawalkot Menuai Tanggapan

Statmen Bima Arya Hangatkan Debat Cawalkot 

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Debat kandidat pertama calon Walikota dan Wakil Walikota (cawalkot) Bogor dengan tema "Memajukan Daerah, Mensejahterakan Masyarakat", telah selesai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Dareah (KPUD) Kota Bogor, yang bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi swasta. Debat berjalan seru dan panas, hingga ada pernyataan salah satu paslon yang di anggap sangat memojokan salah satu lembaga negara yakni DPRD Kota Bogor.

Pernyataan yang memojokan salah satu lembaga itu, terjadi saat pasangan calon no urut 1 bertanya tentang mandeg dan gagal lelangnya RSUD dan mangkraknya pembangunan Masjid Agung. Pertanyaan yang dilontarkan ke no urut 3 langsung dijawab oleh calon walikota yang notabene sebagai petahana, bahwa gagal lelang dan mandeknya pembangunan RSUD karena kurangnya persetujuan dan dorongan dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Bima Arya mengakui, soal RSUD itu sebetulnya sudah dianggarkan untuk dibangun tahap kedua sehingga kelas tiganya banyak dan warga memiliki fasilitas yang lebih baik. Tetapi tidak disetujui oleh teman teman dewan di DPRD Kota Bogor.

"Oleh karena itu, tahun ini Pemkot membantu dan berusaha untuk mencari akses pendanaan yang lain, misal bisa melalui public private partnership jadi banyak pendanaan - pendanaan yang lain untuk membangun RSUD kedepan, Insya Allah," tegasnya.

Pernyataan yang terlontar itu menuai tanggapan, diantaranya dari Wakil Ketua DPRD Heri Cahyono yang hadir langsung menyaksikan debat. Heri mengungkapkan kekecewaannya karena Bima Arya seolah menyudutkan lembaga DPRD, namun Heri menilai bahwa yang terjadi merupakan kehilafan dan terpeleset lidah dari Bima Arya.

"Terkait adanya kegagalan lelang seperti pembangunan RSUD, itu bukan domain DPRD karena pelaksananya eksekutif," ujarnya.

Anggota DPRD fraksi PPP, Andi Surya Wijaya, juga bereaksi atas disudutkannya lembaga dewan oleh paslon nomor 3. Ia menjelaskan,  pola komunikasi Bima yang harus diperbaiki karena dewan pun tidak mungkin secara tiba tiba menolak. Ada payung hukum juga yang harus dikaji, tidak asal-asalan dewan setuju.

"Jika hal itu berbenturan dengan aturan tentu kita juga harus berhati-hati. Oleh karena itu, harus dibangun harmonisasi dan komunikasi politik yang baik antara Eksekutif dan Legislatif, karena memang kita juga sifatnya mitra," jelasnya.

Senada, anggota DPRD fraksi PKS, Adityawarman Adil menegaskan, bahwa apa yang dinyatakan oleh calon dari petahana itu tidak sesuai dengan kenyataan dan sangat mengada-ada.

"Pembangunan RSUD Kota Bogor ini sudah kita dukung sepenuhnya dari DPRD untuk dilanjutkan. Tetapi justru Pemkot Bogor melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (PAPD) yang menolaknya dengan alasan jika disetujui akan melanggar Kemendagri. Padahal, setelah dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang ada masih tertera walaupun untuk tahap tiga dan bisa disesuaikan. Kemudian terkait mangkraknya Masjid Agung, kami juga sangat menyayangkan," tandasnya. (*/erick) 
Diberdayakan oleh Blogger.