header_ads

Linguaphone.id

BEM Tolak LKPJ Bima Usmar

Besok, BEM se-Bogor Raya Berunjuk Rasa 

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Berbagai persoalan dasar masyarakat Kota Bogor yang sampai saat ini belum mendapatkan penanganan serius dari Pemerintah Kota Bogor. 

Hal ini membuat berbagai pihak dan elemen masyarakat mendesak dan menuntut agar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bogor Bima Arya dan Usmar Hariman, segera terlaksana. Pemerintah Kota Bogor di akhir masa kepemimpinan Bima dan Usmar cenderung mengabaikan persoalan dasar rakyat serta berbagai permasalahan lainnya, sehingga enam skala prioritas yang diprogramkan tidak terealisasi dengan baik.

Kordinator Badan eksekutif Mahasiswa ( BEM) se-Bogor Raya, Fatarizky Muhamad menilai bahwa Pemkot Bogor masih banyak mengabaikan hak hak dasar warganya, bahkan capaian capaian enam skala prioritas saja belum ada yang tuntas sampai saat ini. Sehingga wajar apabila Bima dan Usmar mendapatkan raport merah.

“Meminta Pemkot Bogor segera menyelesaikan sejumlah persoalan yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius. Persoalan kemacetan misalnya, hingga saat ini sejumlah ruas jalan di Kota Bogor masih terus mengalami kemacetan. Kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) di seputaran Kebun Raya Bogor bukan solusi terbaik, buktinya kemacetan masih terjadi dimana mana," ucapnya.

Lanjutnya, berdasarkan data yang diterima BEM, bahwa sistem satu arah di seputaran Kebun Raya itu kan belum ada ijin AMDAL yang dikeluarkan oleh Kementerian perhubungan. Padahal untuk kebijakan satu arah itu dana nya luar biasa besar. Coba kalau dana sebesar itu di gunakan untuk kebutuhan hidup dasar masyarakat. “Ini kan kebijakan lebay aja. Dampak dari Kebijakan SSA itu sakarang macet dimana mana," ujarnya.

Fatarizky juga menambahkan dengan melesatnya pembangunan sejumlah gedung bertingkat bisnis komersial di Kota Bogor maupun bangunan mangkrak dimana mana, tidak diimbangi dengan kesejahteraan rakyat. Obral perijinan juga dilakukan Pemkot Bogor, sehingga ruang terbuka hijau semakin berkurang. Pembangunan di kota Bogor masih terkordinir dari kepentingan pengembang ketimbang kebutuhan rakyat.

"Sengkarut permasalahan perijinan dan bangunan bisnis komersial bermasalah terjadi, diduga ada permainan kongkalikong antara pengembang atau pengusaha dengan rezim berkuasa saat ini. Termasuk soal proyek, untuk memuluskan sejumlah proyek besar di Kota Bogor diduga telah terjadi permainan," jelasnya.

Untuk menyikapi persoalan persoalan itu, BEM se-Bogor Raya akan melakukan aksi unjuk rasa besar besaran untuk menolak Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bogor yang di pimpin oleh Walikota Bogor Bima Arya dan Usmar Hariman. BEM Se-Bogor raya juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk turun ke jalan dalam aksi mempertanyakan realisasi LKPJ yang tahun 2016 dan tahun 2017 yang belum terlaksana.

"Kami mempertanyakan LKPJ Walikota Bima Arya dan Usmar Hariman untuk yang tahun 2016, bagaimana realisasi dari rekomendasi DPRD, termasuk yang tahun 2017 seperti apa LKPJ nya. Kepemimpinan mereka sangat layak diberi raport merah," tandasnya. (*/erick) 

Diberdayakan oleh Blogger.