header_ads

Linguaphone.id

Inilah Isi LKPJ Bupati Bogor

Bupati Bogor paparkan LKPJ dihadapan DPRD 

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Kebijakan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bogor tahun 2017 yang dimuat dalam KUA PPAS disampaikan Bupati Bogor pada Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, di gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (09/04/2018) 

Kebijakan dimaksud, meliputi: 

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha/dunia industri untuk taat membayar pajak, melalui penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan keliling;

3. Peningkatan pelayanan pajak melalui penerapan ISO 9001-2016, indeks kepuasan masyarakat, penyederhanaan proses serta prosedur perizinan;

4. Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis E-Tax;   

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan yang terkait dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah;

6. Mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perseroan Terbatas (PT);

7. Peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah;

8.  Peningkatan kerjasama dengan BPN dalam pemutakhiran NJOP melalui penyusunan zona nilai tanah;      

9. Peningkatan hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi jawa barat serta peningkatan kerjasama dengan daerah otonomi lainnya dalam hal peningkatan sumber – sumber pendapatan daerah.

Selanjutnya, Nurhayanti juga menerangkan Terkait Tema Pembangunan Kabupaten Bogor pada Tahun 2017, yaitu penguatan infrastruktur dan pelayanan publik dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju Di Indonesia, prioritas pembangunannya adalah :

1. Peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana wilayah;

2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah,

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

4. Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;

5. Pemantapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

“Prioritas pembangunan di atas, didukung oleh pencapaian kinerja yang berkenaan dengan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung, urusan kesatuan bangsa dan politik serta urusan kewilayahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, dan kita juga mendapatkan beberapa penghargaan baik tingkat provinsi maupun pusat pada bidang-bidang tersebut,” jelas Nurhayanti. (*/dwitama)


Diberdayakan oleh Blogger.