header_ads

Linguaphone.id

Blangko e-KTP Tersedia

Perekaman e-KTP Jabar Capai 99,2 persen
BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Perekaman data kependudukan untuk KTP elektronik di wilayah Jawa Barat saat ini sudah mendekati angka sempurna yaitu mencapai 99,2%. Berpenduduk 48 juta jiwa atau terbanyak di Indonesia, dari capaian tersebut tidak ada satupun warga Jabar yang memiliki NIK ganda, semuanya tercatat NIK tunggal.

Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat acara pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) tingkat Jabar tahun 2018, di gedung Balairung Kampus IPDN Sumedang, Kamis (11/04/2018).

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang juga meresmikan pencanangan GISA mengatakan pembangunan bidang kependudukan di Jabar setiap tahunnya terus ditingkatkan. Akurasi kependudukan sangat penting karena program pembangunan dan pelayanan publik sangat bergantung pada data yang akurat. Melalui pencanangan GISA inipun Aher bertekad perekaman data di Jabar yang tinggal 0,8% lagi akan seluruhnya tercapai. Terlebih dalam waktu dekat ini data kependudukan sangat diperlukan untuk pembangunan demokrasi melalui Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

Pencanangan GISA yang merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri, memiliki empat program, yaitu program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program data pemutakhiran data kependudukan. Kemudian program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan dan program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

Dirjen kependudukan dan catatan sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan capaian perekaman e-KTP bagi Jabar tidak lepas dari peran dinas-dinas kependudukan di tiap daerah dan kesadaran masyarakat Jabar yang tinggi akan kepemilikan e-KTP. Tujuan pembangunan akan mudah tercapai karena memiliki data yang akurat, untuk itulah GISA kita canangkan dan sudah diawali oleh pak Mendagri tanggal 8 februari 2018 lalu.

Menurutnya, mulai tahun 2014 data kependudukan untuk pelayanan publik, seperti pajak, perbankan, pembuatan SIM, BPJS, Asuransi bersumber dari Kemendagri. Begitupun dengan data untuk perencanaan pembangunan, RPJP, RPJM dan penyusunan APBN/ APBD harus menggunakan data dari Disdukcapil. Terkait ketersediaan blanko e-KTP, Zudan menerangkan saat ini blanko e-KTP telah tercetak 18,9 juta keping dan sudah terdistribusi sebanyak 9 juta keping.

Untuk perekaman data, dari bulan Januari sampai Maret 2018 rata-rata merekam 52 ribu orang perhari di seluruh Indonesia. Kapasitasnya setiap hari bisa menerima perekaman sebanyak 327 ribu orang. "Kalau perhari 52 ribu dengan kapasitas 327 ribu berarti masih sanggup setiap hari merekam 275 ribu orang lagi. Masalahnya adalah mau tidak masyarakat merekam e-KTP," jelasnya. (adv)

Diberdayakan oleh Blogger.