header_ads

Ketua TPM Uztad Ba'asyir : Terkait permohonan grasi, Beliau tidak akan mengajukannya.

Tim Pembela Muslim (TPM) menyambangi LP Gunung Sindur, Jumat (2/3) pagi untuk berbicara langsung dengan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

Ketua TPM Ahmad Michdan mengaku berdiskusi dengan Ba'asyir dan putra beliau membahas seputar permohonan grasi kepada Presiden. Hanya saja, Ba'asyir ngotot tidak akan mengajukan Grasi meskipun pemerintah bersedia memberikannya.

"Terkait permohonan grasi, beliau tidak akan mengajukannya. Berdasarkan keyakinan beliau tidak melakukan Tindak Pidana melainkan semata-mata sebagai Hamba yang melaksanakan perintah Allah SWT berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist," kata Ahmad Michdan mengutip ucapan Ba'asyir.




Namun dari hasil pembicaraan itu, Ba'asyir dan keluarga meminta pemerintah tidak mengabaikan hak beliau, seperti mendapat perawatan yang layak.

"Meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan hak beliau agar tidak lagi mengabaikannya," kata Michdan.

Selanjutnya, pihak keluarga meminta agar pemerintah segera melaksanakan pemindahan status beliau menjadi tahanan rumah, mengingat kondisinya yang sudah uzur dan sakit-sakitan.

"Atas dasar kemanusian guna megalihkan status Tahanan untuk di rumahkan, keluarga mengapresiasi dan berharap segara dapat dilaksakan," ungkap dia.

Sebelumnya, Abu Bakar Ba'asyir sempat dilarikan ke RSCM untuk mendapatakan perawatan.

Ba'asyir menderita penyakit penyempitan pembuluh vena yang mengakibatkan pembengkakan di bagian kaki. Seusai perawatan pimpinan Ponpes Nguruki Solo ini langsung dikembalikan ke LP Gunung Sindur hari itu juga.

Selain grasi, muncul juga wacana pemberian keringanan hukuman berupa pemindahan Ba'asyir menjadi tahanan rumah. Soal pengajuan menjadi tahanan rumah sudah dua kali diajukan oleh kuasa hukum. Pertama di era pemerintahan Presiden SBY. Kedua di pemerintahan Jokowi.
Pengajuan tahanan rumah merujuk kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization). Dalam aturan WHO, apabila tahanan sudah berusia di atas 60 tahun harus dipulangkan untuk dirawat keluarga.
Presiden Jokowi sudah melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membahas permohonan agar Abu Bakar Ba'asyir ini. Menurut Menhan, Presiden sedang mempertimbangkan permintaan Abu Bakar Ba'asyir tersebut. Tidak tertutup kemungkinan permohonan mantan Ketua Majelis Mujahidin Indonesia itu dikabulkan. Ryamizard mengatakan, Presiden sudah lama merasa prihatin dengan kondisi Ba'asyir. Selain karena kesehatannya semakin memburuk, tubuh Abu Bakar Ba'asyir mulai menua.
"Karena Abu Bakar Ba'asyir kan sudah tua, sakit-sakitan, kaki bengkak-bengkak. Kalau ada apa-apa di tahanan kan, apa kata dunia," ujar Ryamizard.
Yesmil mengingatkan, Presiden tidak bisa mengambil keputusan menjadikan Ba'asyir sebagai tahanan rumah. Sebab, keputusan itu bukan berada di tangan Presiden tapi institusi peradilan. Dalam hal ini pengadilan.
"Enggak bisa juga tahanan rumah. Presiden tidak bisa berikan sembarangan. Enggak bisa serta merta dipindahkan ke tahanan rumah. Nanti bisa banyak yang jadi tahanan rumah," tegasnya.
Dia memahami pertimbangan kemanusiaan yang jadi acuan Jokowi. Kalaupun memang kondisi Ba'asyir lemah, disarankan tetap diberi kesempatan untuk berobat di luar lapas. Soal ini diatur dalam undang-undang.
"kalau sakit ya masuk rumah sakit untuk berobat. Kalau di rumah sakit itu kan ada diatur di UU, harus diberi izin. Itu sudah alasan kemanusiaan." (red.)
Diberdayakan oleh Blogger.