header_ads

Sosialisasi Pemberian TPP

Sosialisasi Pemberian TPP Di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor 

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menghadiri sosialisasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor kepada para Kepala Dinas dan Camat,bertempat di Ruang Rapat Bupati, pada Senin (29/01/2018).

Bupati Bogor mengatakan memiliki harapan yang besar terhadap penyelnggaraan kegiatan sosialisasi, sebagai salah satu upaya untuk membangun kesamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak di antara seluruh perangkat daerah dalam pemahaman mengenai TPP berdasarkan beban kerja yang telah diatur oleh Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 tahun 2018 tentang pembrian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Seluruh pegawai di seluruh perangkat daerah paham latar belakang, tujuan dan kebijakan pemberlakuan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang pada akhirnya dapat dilaksnakan secara optimal,” katanya.

Bupati Bogor menambahkan unsur penilaian TPP berdasarkan pembobotan yakni  disiplin dengan bobot 70 % dan kinerja dengan bobot 30 % dan penilaian unsur disiplin dilihat dari ketaatan terhadap ketentuan hari dan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku, keikutan dalam kegiatan kenegaraan/kedaerahan dan apel bersama sesuai penugasan dan ketaatan terhadap pertauran disiplin dan kode etik pegawai.

“TPP berdasarkan beban kerja terbagi atas TPP pemerataan dan TPP pembobotan, TPP pemerataan  diberikan dengan besaran yang merata berdasarkan pangkat dan golongan sedangan TPP pembobotan diberikan dengan tujuan meningkatkan disiplin dan kinerja,” ujarnya.

Masih menurutnya salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran TPP pembobotan ini adalah aspek disiplin serta beban kerja yang disertai dengan kewajiban  untuk  membuat laporan harian kinerja pegawai dalam aplikasi yang berbasis online.

Bupati Bogor berharap pemberian TPP ini hendaknya tidak hanya disikapi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, akan tetapi lebih dari itu, merupakan langkah pembinaan disiplin pegawai, karena setiap pelanggaran disiplin, baik dalam bentuk keterlambatan, pengurangan jam kerja, tidak masuk kerja, ketidakpatuhan dalam pengisian laporan harian kinerja pegawai yang berbasis online, maupun berbagai pelanggaran disiplin lainnya, akan akan berakibat pada berkurangnya besaran TPP pembobotan yang diterima pegawai.

“Para kepala perangkat daerah agar meningkatkan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, agar pemberian TPP benar-benar didasarkan pada kondisi faktual di lingkungan unit kerja serta berhasil mencapai tujuannya, baik sebagai sarana peningkatan disiplin dan kinerja, maupun sebagai alat pencegahan tidak korupsi,” tandasnya. (andi)
Diberdayakan oleh Blogger.