header_ads

Lebaran.id

Target PAD 2018 Naik

Target 2018, Pendapatan Daerah Rp 2,083 Triliun 

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Jumlah Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD),  Tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp 2,083 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp 2,4 miliar dari jumlah Pendapatan Daerah pada APBD 2017.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya saat rapat Paripurna DPRD Kota Bogor Penyampaian Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun anggaran 2018 di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (5/12/2017) malam.

Sedangkan target pendapatan daerah Tahun 2018 diperhitungkan dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pertama, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah PAD pada RAPBD 2018 ditargetkan mencapai sekitar Rp. 848 miliar atau meningkat sekitar Rp. 119 miliar dari jumlah PAD di dalam APBD 2017. Peningkatan ini antara lain ditopang oleh kenaikan target pendapatan pajak daerah di RAPBD 2018 yang mencapai sekitar Rp. 59,6 miliar. Jumlah tersebut lebih besar dibanding pendapatan pajak daerah di APBD 2017 yang baru mencapai Rp. 487,7 miliar.

Langkah yang akan ditempuh untuk merealisasikan target pendapatan pajak daerah, antara lain dengan melakukan penyesuaian tarif pajak penerangan jalan dari semula 3% naik menjadi 5% berdasarkan Perda tentang Tarif Penerangan Jalan. Kedua, melaksanakan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk mendekati nilai jual objek pajak dengan harga pasar. Ketiga, memantapkan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah

Bima menyebutkan, kenaikan target PAD juga ditopang kenaikan lain-lain PAD yang dipisahkan. Target di RAPBD 2018 ditetapkan Rp. 241,3 miliar atau naik sekitar Rp. 75,5 miliar dari jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan di APBD 2017.   

Sementara untuk jumlah Dana Perimbangan pada RAPBD 2018 ditargetkan mencapai Rp. 1,03 triliun. Jumlah ini terdiri atas Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 99,9 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 791,9 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 139.3 miliar. Jumlah DAU Tahun 2018 sebesar Rp. 791,9 miliar lebih sedikit daripada jumlah yang diperoleh tahun 2017 yang mencapai Rp. 835 miliar. DAK non fisik tahun 2018 dialokasikan untuk pembiayaan pembayaran tunjangan guru yang sudah bersertifikat dan guru yang belum bersertifikat.

Bima mengatakan, berdasarkan informasi terakhir yang diterima dari pemerintah pusat, tahun 2018 Pemerintah Kota Bogor juga akan mendapatkan DAK fisik dan non fisik. Oleh karena informasi ini baru diperoleh, maka di dalam RAPBD ini jumlahnya belum bisa dicantumkan karena harus ditempuh terlebih dahulu proses verifikasi.“Diharapkan proses tersebut akan bisa selesai pada saat proses pembahasan antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor, sehingga  bisa ditetapkan di dalam APBD 2018,” kata Bima.

Untuk jumlah lain-lain  Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan dapat mencapai Rp. 204,230 miliar yang terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp. 3 miliar dan Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 201,2 miliar. Dalam pos pendapatan hibah termasuk akan dianggarkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan hal ini dubutuhkan untuk  meningkatkan IPM pendidikan Kota Bogor 

Jumlah Belanja Daerah pada RAPBD tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp2,8 triliun atau mengalami kenaikan sekitar Rp 480 miliar dari jumlah Belanja Daerah pada APBD 2017. Jumlah Belanja Tidak Langsung pada RAPBD 2018 ditargetkan mencapai Rp 1,16 triliun atau mengalami kenaikan sekitar Rp48,3 miliar dari jumlah Belanja Tidak Langsung pada APBD 2017.

Jumlah Belanja Langsung pada RAPBD 2018 ditargetkan mencapai Rp1,7 triliun atau mengalami kenaikan sekitar Rp 432 miliar dari jumlah Belanja Langsung pada APBD 2017. Proporsi Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah pada RAPBD 2018 adalah 59 persen. Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah pada RAPBD 2018 adalah 41 persen. 

Menurut Bima, penggunaan Belanja Daerah ditujukan untuk mendukung pelaksanaan penanganan enam skala prioritas dan isu–isu strategis. Penggunaan belanja daerah tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan. Antara lain untuk penataan pedestrian dan peningkatan kualitas jalan di wilayah sekitar Jalan Suryakencana dan Jalan Sudirman sampai dengan Air Mancur. (rilis)



Diberdayakan oleh Blogger.