header_ads

Linguaphone.id

Perda Penyertaan Modal Perlu Revisi

Bima Arya Singgung Revisi Perda Penyertaan Modal

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Wali Kota Bogor Bima Arya saat rapat Paripurna DPRD Kota Bogor Penyampaian Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun anggaran 2018 di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (5/12/2017) malam. 

Dalam kesempatan ini, Bima Arya menyampaikan bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bogor 2018 mengalami kenaikan 8,71 persen dari tahun 2017 Rp. 3.272.153 menjadi Rp 3.557.146. Kenaikan UMK tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang dihitung berdasarkan upah 2017 ditambah laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi publik, akan dilanjutkan proses pelaksanaan rerouting angkot, pembuatan jalur khusus angkutan umum serta pengadaan bus sekolah. Penggunaan belanja daerah berikutnya untuk bantuan kompensasi dampak lingkungan untuk 3 (Tiga) desa di sekitar TPA Galuga, masing – masing Desa Galuga, Desa Cijujung dan Desa Dukuh. 

Peningkatan mutu pelaksanaan lomba kebersihan antar lingkungan, Selain itu, Pembangunan pojok-pojok UKM di sentra-sentra kegiatan masyarakat seperti, di sekitar lahan  parkir DAMRI dan di Jalan Pandu Raya dalam rangka pembinaan PKL. Bantuan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pengalokasian anggaran untuk rehabilitasi gedung-gedung SD dan SMP. Alokasi belanja untuk pelaksanaan Pilkada 2018 yang merupakan kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 51 tahun 2015 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah pada RAPBD 2018 ditargetkan mencapai Rp. 91,6 miliar atau mengalami penurunan sekitar Rp. 238,5 miliar dari jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD 2017. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada RAPBD 2018 ditargetkan mencapai Rp. 10,5 miliar atau mengalami penurunan sekitar Rp. 9,6 miliar dari jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD 2017.

Salah satu pengeluaran pembiayaan yang diusulkan adalah penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor pada Bank BJB, berdasarkan permohonan BJB yang menindaklanjuti aturan Otoritas Jasa Keuaangan (OJK) No 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Penambahan jumlah penyertaan modal tersebut diperlukan untuk mempertahankan  persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Bogor pada Bank BJB.

Oleh karena itu dibutuhkan perubahan terhadap Perda Penyertaan Modal untuk mengakomodir penambahan penyertaan modal. Jumlah pembiayaan neto pada RAPBD 2018 ditargetkan mencapai Rp. 81,1 miliar atau mengalami penurunan sekitar Rp. 228,9 miliar dari jumlah pembiayaan neto pada APBD 2017. (rilis)


Diberdayakan oleh Blogger.