header_ads

Linguaphone.id

Kajian Smoking Area

Kaji Smoking Area di Tempat Umum 

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Penyediaan Smoking Area di tempat umum dan tempat kerja menjadi salah satu masukan dari President Smoker Club Indonesia Ferry Mursidan Baldan terkait Rencana Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bogor Nomor 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, diskresi Perda KTR ini tidak datang begitu saja namun turun temurun, sebab ketika dirinya baru dilantik menjadi Wali Kota semangat dan ghiroh untuk mengendalikan tembakaunya sudah ada. Maka saat bertugas semangat itu diperjuangkan dan dipelajari lebih mendalam.

“Saya mempercayai semua riset yang dilakukan tentang bahaya merokok dan percaya rokok lebih banyak mudhoratnya terutama dalam kesehatan. Jadi untuk mengendalikannya harus ada diskresi dan jelas landasan hukumnya dengan adanya Perda Nomor 12 tahun 2009 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang KTR,” ucapnya dihadapan peserta diskusi Publik Terbatas dengan Topik Mengkritisi Perda KTR Perlukah ? yang digelar Bogor Today di Ballroom Hotel Salak the Heritage, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Kamis (28/12/2017).

Adanya Perda ini pula. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, tidak lagi menerima sponsor dari perusahaan rokok. Meski begitu ia menegaskan, hal tersebut tidak berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor, sebaliknya PAD Kota Bogor terus meningkat dengan dideklarasikan Bogor sebagai kota pelari dan kota keluarga.  “Jadi bukan hanya aspek kesehatannya saja, tetapi juga pada aspek kultur masyarakat Serta yang terpenting komitmen dari Pemkot kepada warga dengan terus memperkuat Perda-nya,” pungkasnya.


Ferry mengatakan, dari segi regulasi Perda KTR dibuat untuk mengatur agar kehidupan masyarakat di Kota Bogor menjadi sehat dan terbangunnya harmoni sosial. Maka menurutnya, di dalam Perda KTR harus mewajibkan tempat umum semisal hotel, restoran, mal dan tempat kerja untuk menyediakan smoking area. Ketika ada smoking area bagi perokok, maka jika masih ada yang melanggar atau merokok di luar smoking area bisa dikenakan sanksi berupa denda.

“Nah kalau di hotel, restoran, mal dan tempat kerja tidak ada smoking area-nya maka area lainnya boleh jadi tempat merokok. Dan sanksi juga berlaku bagi hotel, restoran mal dan tempat kerja yang tidak menyediakan smoking area. Itu baru regulasi yang fair,” ujarnya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Erna Nurlaena mengatakan, terkait penyediaan smoking area pada Perda sebelumnya pimpinan instansi dapat menyediakan smoking area dan pada revisi perda kata ‘dapat’ ini dihilangkan. Pada diskusi ini, ada permintaan kalau penyediaan smoking area itu menjadi keharusan. “Terkait permintaan itu harus kami didiskusikan terlebih dahulu dengan para pimpinan tempat umum (restoran, mal, hotel) apakah bersedia atau tidak. Apalagi ada permintaan juga kalau enam bulan tidak menyediakan smoking area tempat umum turut diberi sanksi. Jadi ini masih wacana masih belum tahu keputusannya seperti apa,” tegas Erna.

Ia menjelaskan, fokus revisi Perda ini lebih terkait kepada masuknya shisha dan vape sebagai bagian dari rokok karena sama-sama mengandung nikotin, penambahan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi sembilan tempat yakni tempat-tempat umum yang ditentukan semisal Taman Kota dan tidak boleh ada asbak di KTR. “Kedepan kami juga akan fokus di spot-spot yang masih banyak pelanggaran KTR-nya seperti di angkot dan di tempat umum,” katanya. (chris)
Diberdayakan oleh Blogger.