header_ads

Linguaphone.id

BPJS Rangkul BPPK Wilayah I Bogor

BPJS Kerjasama BPPK dslam pengawasan 

BERITA BOGOR | www.beritabogor.com - Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS), Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Bogor membuat kesepakatan perjanjian kerjasama dengan Balai Pelayanan Pengawas Ketenagakerjaan (BPPK)  Wilayah | Bogor, yang dilangsungkan di Aula BPPK Wilayah I Bogor, Jalan KS Tubun No.150, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada selasa (25/07/2017).

Kepala BPJS Kesehatan KCU Bogor, Yerry Gerson mengatakan, adanya kerjasama ini, guna memberikan kemudahan bagi para pekerja penerima upah khususnya di sektor swasta untuk bisa mengakses haknya. Karena hal ini tidak semerta-merta diketahui oleh semua badan usaha. Oleh karena itu, berhubungan dengan perluasan tersebut maka digandenglah BPPK yang memang mengawasi hubungan industrial antara badan usaha.

Kesepakatan dengan jangka tiga tahun kedepan ini, terkait perluasan kepesertaan dan penegakan hukum program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bogor.

“Jadi, kami akan mengawasi dan memberikan informasi kepada seluruh perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya. Kenapa? Karena karyawan mendapatkan haknya berdasarkan Undang-Undang,” ucap Yerry kepada www.beritabogor.com, Selasa (25/07/2017).

Jika ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang sudah ada, sambung Yerry, maka akan diberikan sanksi administrasi yakni, tidak mendapatkan hak akses pelayanan publik.

“Sanksi ini, bukan dari BPJS Kesehatan langsung, tetapi dari instansi Pemerintah yang di tunjuk. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan hanya menyurati dan menghimbau terhadap perusahaan tersebut bahwa ini ada aturan yang harus di patuhi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPPK Wilayah I Bogor, Teguh Khasbudi menuturkan, pihaknya secara prinsip akan membantu tugas-tugas BPJS Kesehatan dalam penegakan dan kepatuhan kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Insha allah, kami akan terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam rangka mengidentifikasi pendataan seluruh perusahaan di Kota Bogor untuk disertakan menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak terkecuali, karena ini bagian dari penegakan juga terhadap hak asasi manusia dan hak pekerja yang harus menjadi jaminan negara. Negara ini kan sudah membangun Undang-Undang, regulasinya ada, lembaganya ada, dengan di bentuknya BPJS Kesehatan ini yaa harus terlayani,” kata Teguh.

Karena ini sifatnya iuran, lanjut Teguh, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama antara perusahaan dan pekerja. “Ini hukumnya wajib disertakan, dengan sumber daya aparatur yang ada di kami, para pejabat fungsional pengawas ini akan kembali melakukan pembinaan, sosialisasi dan penegakan kepatuhan aturan untuk mengikuti kepesertaan BPJS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Teguh menambahkan, terkait sanksi tentu nanti akan dikembalikan kepada regulasi yang ada dan itu disampaikan kepada pihak BPJS Kesehatan “Karena di BPJS Kesehatan juga ada petugas fungsional pengawas,” pungkasnya. (eyi)
Diberdayakan oleh Blogger.