header_ads

Wartawan Meliput Diusir Ketua DPRD Kota Bogor

Hadeuh, Wartawan Sedang Meliput Diusir Ketua DPRD Kota Bogor

BERITA BOGOR www.beritabogor.com - Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono lagi-lagi menjadi sorotan buah bibir awak media yang bertugas di Kota Bogor. Pasalnya, Ia melarang bahkan mengusir sejumlah Wartawan saat akan meliput kegiatan rapat yang dipimpinnya dengan Badan Anggaran DPRD yang dihadiri SKPD terkait dilingkungan Pemkot Bogor.

Larangan tersebut ditujukan Untung pada saat akan di laksanakannya rapat pembahasan terkait finalisasi pembahasan APBD-Perubahan 2016. Sikap tak biasa Untung Maryono sebagai  pimpinan tertinggi legislatif, sepertinya tidak difahami seutuhnya sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ketidakterbukaan soal pembahasan untuk APBD-P tersebut dinilai insan pers tidak mendasar, padahal apa yang menjadi bahasan para wakil rakyat seyogyanya untuk kepentingan masyarakat. “Saya tidak mengerti dasarnya apa Ketua DPRD itu melarang kami meliput. Padahal ini kan rapat untuk membahas kepentingan publik, masa kami tidak diperbolehkan meliput, malah kami diusir keluar,” ucap Rangga Wartawan media online Bogor.

Padahal kata Rangga, seringkali orang nomor satu di legislatif itu mengatakan agar pada saat ada rapat pihak media diminta untuk dapat menyaksikan, supaya memahami maksud materi setiap pembahasan.

Begini Ketua DPRD Untung Maryono mengusir wartawan diruang rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Senin (10/10).

“Tolong kepada rekan-rekan wartawan yang di ada di atas agar keluar, karena ini rapat tertutup. Apakah ini rapat terbuka atau tertutup?,” sambung Untung dengan nada ketus.
Lantas dari puluhan peserta rapat yang dihadiri semua SKPD Kota Bogor dan Badan Anggaran di DPRD hanya seorang wanita yang menjawabnya, bahwa rapat ini tertutup. “Ya, lalu dari bawah Politisi PDI-P itu meminta agar para awak media yang di atas turun dengan alasan itu adalah rapat tertutup,”tambah Rangga.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bogor Bambang Budianto saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa untuk jalannya rapat itu memang tidak dapat diliput oleh media, walaupun tanpa ada landasan yang jelas. “Ini belum finalisasi, ini masih digodok, jadi nanti kalau sudah selesai baru terbuka untuk media. Saya tidak tahu kalau ada landasan atau undang-undangnya kalau ada pelarangan peliputan saat berjalannya rapat,”pungkasnya.


FWHB Jawab Sikap Ketua DPRD Kota Bogor

Kami sangat menyayangkan sikap pimpinan DPRD kota Bogor yang mengusir wartawan saat sedang meliput jalannya rapat finalisasi RAPBD perubahan, di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin (10/10). Padahal, agenda rapat tersebut sangat penting dan layak diketahui publik, karena yang dibahas adalah uang rakyat.

Media sebagai penyambung lidah masyarakat tentunya sangat berhak untuk memperoleh informasi trkait RAPBD Perubahan, karena banyak masyarakat penasaran dan ingin tahu perkembangan terkait anggaran yang dialokasikan apakah usulan masyarakat melalui musrenbang, benar-benar direalisasikan.

Kami memahami, keputusan arogan seorang Ketua DPRD kota Bogor yang mengusir wartawan saat pembahasan RAPBD Perubahan merupakan kesepakatan mayoritas peserta rapat (legislatif dan eksekutif) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Dalam pasal 69 ayat 2 menyebutkan Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
(dani)
Diberdayakan oleh Blogger.