header_ads

Subsidi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Ditolak

Dewan Tolak Subsidi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi 

BERITA BOGOR - beritabogor.com o Usulan anggaran subsidi kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) sebesar Rp750 juta dalam Raperda APBD-P TA 2016 ini sah ditolak.  DPRD sepakat dalam penetapan Perda APBD-P anggaran subsidi dialihkan masuk dalam anggaran BTT. 

“Tanpa merubah struktur (APBD-P TA 2016) anggaran subsidi PDJT dikembalikan untuk dialokasikan ke Biaya Tidak Terduga (BTT),” ucap pimpinan rapat Untung W. Maryono sembari mengetuk palu di ruang rapat Paripurna gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (12/10). 

Sebelum pengambilan persetujuan ini, dalam rapat Paripurna sempat terlontar beberapa interupsi terhadap pimpinan rapat. Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Yus Ruswandi berpendapat bahwa anggaran subsidi PDJT itu menerabas Perda 5/2007. Perda mengamatkan bahwa pembiayaan Pemkot Bogor kepada BUMD melalui dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).

“Kami mengapresiasi Pemkot dalam upaya menyehatkan PDJT, tapi tentunya harus sesuai aturan. Tahun 2015 dana PMP ke PDJT sebesar Rp5,5 miliar dan sekarang di APBD Perubahan 2016 mendapatkan subsidi. Apa yang menjadi dasarnya,” ungkapnya.

Hal berbeda dilontarkan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Jenal Mutaqin. Dalam interupsinya ia menilai APBD-P TA 2016 tidak pro terhadap rakyat. Hal ini, kata Jenal, terlihat dari ketidakseimbangan antara mata anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp50 juta, sementara hibah dialokasikan sebesar Rp27 miliar.

“Saya rasa, ini APBD tidak pro rakyat. Banyak pengajuan pembangunan RTLH di tahun 2014, apalagi kondisi saat ini cuaca ekstrim. Bicara aturan untuk Bansos sekarang sudah terbit Peraturan Pemerintah dan Perwali 24/2016. Sementara hibah rumit, perlu pengajuan dari Kementrian Hukum dan HAM,” tandas Jenal. (dani)
Diberdayakan oleh Blogger.