header_ads

Perjanjian KSO Rugikan Pemilik MCK

Perjanjian KSO Rugikan Pemilik MCK, PDPPJ Bakal Kena Somasi 

BERITA BOGOR - beritabogor.com o Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD-PPJ) telah menyodorkan surat perjanjian kerjasama operasi (KSO) tentang pengelolaan mandi cuci kakus (MCK) kepada pemilik MCK di Blok A Pasar Kebon Kembang. Perjanjian tentang pengelolaan MCK yang di berikan perusahaan BUMD milik Pemkot itu dinilainya telah merugikan pemilik MCK. 

“Jangka waktunya kan 20 tahun, saya belinya waktu 2014, masa sekarang disodorkan KSO yang berlaku Agustus 2016 sampai Juli 2017. Maksudnya apa ini, jelas PD PPJ merugikan saya,” kata pemilik MCK Dudi Mahdi. “Untung istri saya belum nandatangan,”tambahnya, Kamis (20/10). 

Padahal, kata Dudi, dirinya membeli dari PT Javana Artha Perkasa selaku pengembang dengan harga Rp 100 juta untuk jangka waktu kepemilikan hingga 20 tahun ke depan. “Nah, yang lebih lucu lagi saya berkewajiban menerahkan objek perjanjian dalam keadaan baik dan terpelihara pada PD PPJ bila jangka waktu perjanjian sewa berakhir. Selain itu masih banyak poin-poin yang merugikan saya,” kata Dudi lagi. 

Dudi mengaku telah melakukan komunikasi dengan penasihat hukumnya untuk segera mensomasi PD PPJ. “Minggu-minggu ini mereka akan saya somasi. PD PPJ mau sewenang-wenang, saya tidak akan diam, akan saya lawan. Saya beli koq ke PT Javana dan sudah lunas, walaupun pembelian memakai nama istri saya Sri Novi Yanti,” ungkap pria yang juga Ketua Umum Benteng Bogor Raya (BBR) ini. 

Selain itu, Dudi juga mempertanyakan biaya-biaya yang akan dipungut oleh PD PPJ di Blok A, sebab, setahu dia, PT Javana belum melakukan serah terima kepada PD PPJ. “Kenapa PD PPJ mau mungut di Blok A, kan PT Javana belum menyerahkan ke PD PPJ. Kalau begitu sama saja dengan pungli dong. Kalau sudah begini kejaksaan dan polisi harus turun tangan menyelidiki,” katanya. 

Dikonfirmasi Kepala Unit Pasar Kebon Kembang, Adi Mandala mengaku telah menerima keluhan tersebut. Ia pun meminta agar PD PPJ dapat mengevaluasi beberapa poin penting dalam KSO itu. “Ya, saya sih minta untuk dikaji lagi oleh kantor pusat,” ungkapnya. 

Adi menegaskan, sebagai kepala unit ia tidak bisa bertindak apapun, sebab semua kewenangan ada di tangan direksi. “Makanya, kalau masalah hal itu jangan tanya ke saya, silahkan langsung ke direksi saja,” tukasnya. 

Untuk diketahui, surat perjanjian yang ditandatangani Direktur Utama Andri Latif bernomor  645.1/PKS.80-PDPPJ/2016 tertera pada Pasal 4 ayat (1) bahwa jangka waktu perjanjian ditetapkan hanya selama setahun terhitung sejak 1 Agustus 20016 dan berakhir pada 31 Juli 2017. Selain itu, pada Pasal 5 ayat (8), PD PPJ juga mencantumkan bahwa apabila BUMD pimpinan Andri Latief melakukan revitalisasi maka pemilik MCK harus tetap memberikan kontribusi meliputi biaya pengelolaan operasional, kontribusi bulanan, dan izin pengajuan usaha selama setahun, yang jumlahnya kurang lebih Rp 3.333.333. (dan)
Diberdayakan oleh Blogger.