header_ads

Linguaphone.id

Publikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor



Latar Belakang  

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus1. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. 

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. 

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. 

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Yang pada akhirnya tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil berpengaruh pada iklim usaha dan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, diperlukan suatu tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Namun tingkat inflasi tersebut tidak semata hanya bergantung pada sisi permintaan saja. Berdasarkan penelitian, bahwa tingkat inflasi juga dipengaruhi oleh sisi penawaran. Ketersediaan dan distribusi dapat mempengaruhi sisi penawaran yang berpengaruh pada naiknya tingkat inflasi di daerah. Selain itu kebijakan pemerintah, seperti kenaikan harga BBM maupun tarif dasar listrik, sangat mempengaruhi tingkat inflasi. 


Pengendalian Inflasi Tahun 2015 

Tahun 2015 dimulai dengan kondisi dimana harga-harga barang mengalami fluktuasi pasca kenaikan harga BBM pada akhir 2014. Namun secara umum inflasi di Kabupaten Bogor cukup berfluktuasi. Sampai dengan caturwulan 1 (satu) terlihat bahwa imbas dari kenaikan harga BBM ternyata hanya mempengaruhi efek jangka pendek saja. Memang setelah terjadi kenaikan harga BBM, pada 2 (dua) bulan berikutnya yaitu bulan Nopember dan Desember 2014 terjadi inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,62 persen dan 1,93 persen. Sedangkan memasuki awal tahun 2015 tepatnya di bulan Januari 2015 terjadi deflasi sebesar -1,01 persen, bulan Februari deflasi sebesar -0,71 persen, bulan Maret deflasi sebesar -0,06 persen sedangkan untuk bulan april terjadi inflasi sebesar 0,56 persen. 

Seperti halnya pada saat penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), masih teringat sangat hangat dengan polemik kenaikan harga BBM khususnya jenis premium. Menjelang akhir tahun 2014, pemerintah pusat akhirnya memutuskan menaikan harga BBM (premium dan solar) bersubsidi. Dengan resiko inflasi yang tinggi dapat terjadi. Kejutan harga memang terasa pada kenaikan harga premium dari Rp.6.500 ke Rp.8.500. BBM merupakan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi. Dimana kenaikan harga BBM akan dapat memicu kenaikan harga-harga barang lainnya. Semenjak diberlakukannya kenaikan harga BBM harga barang kebutuhan pokok ikut merambat naik. Cukup mengejutkan bagi publik, dengan diberlakukannya penghapusan subsidi tetap BBM, rakyat sekarang menikmati harga BBM secara fluktuatif mengikuti harga pasar dunia.

Pada periode Januari – Desember 2015 tingkat Inflasi Kabupaten Bogor secara keseluruhan lebih tinggai dari nilai inflasi gabungan 7 (tujuh) Kota Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok dan Tasikmalaya). Inflasi Kabupaten Bogor bulan April – Desember lebih tinggi bila dibanding dengan inflasi gabungan 7 (tujuh) kota di Jawa Barat. Pada periode Januari – Desember 2015 di Kabupaten Bogor inflasi tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu sebesar 2,89 persen sedangkan inflasi terendah terjadi pada bulan April yaitu sebesar 0,56 persen, sedangkan untuk bula Januari sampai dengan Maret mengalami deflasi dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

Inflasi kalender Januari – Desember 2015 di Kabupaten Bogor sebesar 2,89 persen lebih tinggi dari inflasi gabungan 7 (tujuh) kota Jawa Barat yang sebesar 2.73 persen. Inflasi tertinggi di Kabupaten Bogor terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 2.89 persen sedangkan gabungan 7 (tujuh) kota di Jawa Barat tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu sebesar 2.73 persen. Inflasi terendah terjadi pada bulan April yaitu sebesar 0,56 persen sedangkan gabungan 7 (tujuh) kota di Jawa Barat terendah terjadi di bulan Mei yaitu inflasi sebesar 0,22 persen. 

Perkembangan inflasi tahun 2015 menurut kelompok barang dan jasa menunjukkan bahwa kelompok bahan makanan merupakan kelompok barang dan jasa yang paling fluktuatif. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam memantau harga-harga kebutuhan terutama sembako sangat penting, dikarenakan berimbas langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau terlihat setiap bulannya selalu mengalami inflasi sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi yang cukup signifikan di bulan Januari – Desember 2015. 

Harga bahan makanan tergantung pada banyak hal. Beberapa hal yang mempengaruhi harga bahan makanan adalah anomali cuaca, kesuksesan suatu panen, distribusi barang. Anomali cuaca dan kesuksesan suatu panen mempunyai kaitan yang erat, cuaca yang tidak kondusif untuk sektor pertanian menyebabkan gagal panen sementara permintaan pasar tetap sehingga harga menjadi naik. Kondisi lain adalah apabila distribusi barang mengalami gangguan. Adapun nilai inflasi berdasarkan kelompok seperti yang terdapat dalam table berikut: 



Kondisi Kabupaten Bogor Ramadhan 
Dan Menjelang Idul Fitri 1437 H 

Isu aktual menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H/2016 di Kabupaten Bogor adalah isu kenaikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok masyarakat, isu barang makanan dan minuman kadaluarsa, makanan mengandung formalin/zat pewarna, ayam tiren, daging golonggongan, daging sapi campur celeng, beras memakai pemutih, dan kelangkaan dan pengoplosan Tabung LPG 3 kilogram. Langkah yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Bogor adalah terus melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan.


Prediksi penyediaan dan kebutuhan pangan asal ternak bulan Ramadhan 1437 H/2016 naik 10 % dan permintaan kebutuhan daging sapi, telur diperkirakan mulai meningkat H-3 Idul Fitri, untuk daging sapi dan telor ayam di Kabupaten Bogor sampai Idul Fitri aman, sedangkan pasokan atau kesediaan pangan asal ternak dan kebutuhan dapat diketahui sebagai berikut : 



Posisi stock beras per 1 Januari 2016 berjumlah 4.300 ton dan sampai dengan akhir Mei 2016 terdapat penambahan sebanyak 6.000 ton sehingga jumlah total stock tahun 2016 adalah sebanyak 10.300 ton. Sehingga stock beras diprediksikan aman untuk bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. 

Kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi diantaranya adalah pelaksanaan Operasi Pasar dan Operasi Pasar Murah, di bawah ini adalah jadwal pelaksanaan  Operasi Pasar Daging, dan Operasi Pasar Gula yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor. 

 (Adv)
 01/7/2016
01/8/2016









Diberdayakan oleh Blogger.