header_ads

Linguaphone.id

PNS Terima Parsel Wajib Lapor KPK

PNS Terima Parsel Wajib Lapor KPK 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tegas melarang seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jawa Barat menerima hadiah lebaran atau parsel.  PNS di lingkungan Pemprov Jawa Barat apabila menerima hadiah dalam bentuk apapun harus segera melaporkannya kepada KPK sebelum 30 hari.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), hal itu dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan fungsi dan kewenangan jabatan penyelenggara negara. “Namun, apabila dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib dilaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut,” katanya.


Sebelumnya, Plh. Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati Iskak menyatakan pada siaran pers KPK Senin (24/6/16), pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya memiliki risiko sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.  

Lebih lanjut Aher menegaskan pengganti hadiah lebaran atau parsel yang paling baik adalah bonus Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (APN) yang telah diterima oleh PNS Pemprov di Senin (27/6) kemarin. "Penggantinya dari hadiah parcel adalah gaji ke-13, ke-14, itu sudah paling baik dari hadiah parsel," ucap Aher di Gedung Sate - Kota Bandung, Selasa (28/6).

Diberdayakan oleh Blogger.