header_ads

Linguaphone.id

Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan

Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan 


ESDM Cegah Tindak Pidana Korupsi Sedini Mungkin. Kegiatan pengembangan jaringan listrik pedesaan dengan jumlah sambungan rumah sekitar 10.500-an, selesai dilelangkan di tahun 2016 ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari perencanaan jaringan listrik anggaran tahun 2015.

Atas dasar itu pula, ESDM Kabupaten Bogor, melakukan pertemuan dengan puluhan kontraktor serta konsultan pengawas, terkait pengembangan jaringan listrik pedesaan di Kabupaten Bogor, di Gedung ESDM Kabupaten Bogor, Jumat (10/6).

Selain kegiatan penandatanganan, lanjut Dede Armansyah, ST. selaku Kabid Ketenagalistrikan, pihak ESDM pun mengundang dan meminta arahan dari Polres Bogor, untuk memberikan sosialisai terkait tindak pidana korupsi yang ditakutkan terjadi dalam proyek ini.

"Untuk diketahui, kegiatan pengembangan jaringan listrik pedesaan ini, kami mendapatkan pengawalan dari Kejaksaan Negeri dari sisi aspek legal dan juga bantuan dari Polres Bogor. Jadi secara resmi ada legalisistemnya," ungkapnya.

Kenapa Polres Bogor dalam hal ini dilibatkan, masih ucap Dede, karena upaya tersebut dimaksudkan untuk pencegahan sedini mungkin terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, hal ini juga dilakukan guna memastikan bahwa proyek ini dari awal berjalan memang sudah sesuai dengan aturan dan ketentuannya.

Terpisah, Kepala unit reserse kriminal (Reskrim) Polres Bogor, Imam Djunaedi yang memberikan sosialiasi tentang tindak pidana korupsi terkait proyek ini menjelaskan, pencegahan atau upaya yang dilakukan tersebut memang harus di apresiasi.
Tindak pidana korupsi sudah sangat mendarah daging di Negeri Indonesia ini. Dan hal itu pun bisa menyerang siapa saja. "Pencegahan ini harus diapresiasi, karena tindak pidana korupsi sudah sangat berbahaya. Yang terpenting saya harapkan semuanya bekerja dengan baik tanpa adanya pemikiran mencari keuntungan," ujarnya.

Ia pun mengatakan, bila terjadi tindak pidana korupsi atau yang berbau kriminal itu bisa segera dilaporkan Bintara pembinaan dan keamanan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas). "Jika siapapun yang menemukan tindak pidana korupsi di wilayah, bisa segera dilaporkan ke Babinkamtibmas setempat,” tandasnya. 

 05/06/2016
Diberdayakan oleh Blogger.