Header Ads

Pemprov Jabar Tolak Keputusan Mahkamah Agung


PEMPROV JABAR TOLAK KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersikukuh menentang keputusan Mahkamah Agung yang mengancam hilangnya aset milik negara yang terletak di Jalan H. Ir. Juanda Nomor 385, Bandung Jawa Barat. 

Hal ini menyusul setelah dilakukan eksekusi lahan sengketa tanah seluas 2.910 meter persegi yang diatasnya berdiri kantor Dinas Peternakan Jawa Barat di menangkan oleh ahli waris atas keputusan Mahkamah Agung. 

Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar Jeje Budi Prasetyo mengatakan saat menjelang eksekusi di gelar rapat persiapan di pengadilan akan tetapi pihak kuasa hukum Pemprov Jabar tidak diundang. "Disinilah letak keganjilan dari hasil keputusan tersebut," tegasnya, melalui Rilis Humas Setda Jabar, kemarin. 

Menurutnya, sebagai pihak tergugat Pemprov Jabar seharusnya juga di libatkan sebelum di lakukan eksekusi. “Anehnya ini yang di undang hanya DPRD Provinsi Jawa Barat, aparat dan pengguggat saja, jelas ini tidak benar dan patut ditolak hasil keputusan itu,” katanya. 

Pihaknya bertekad akan terus mempertahankan aset Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. "Walaupun putusan PK terhadap gugatan perdata sudah Inkrah, namun Inkrah tersebut sangat tidak wajar. Kalau secara teknis kami yakin 100 persen pasti menang namun ini banyak permainan nonteknis,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengintruksikan agar aset lahan milik Pemprov.Jawa Barat tersebut harus dipertahankan.  "Kasus eksekusi lahan kantor Dinas Peternakan Jabar sangat mengkhawatirkan. Kantor pemerintah saja bisa diserobot, bagaimana dengan lahan milik rakyat biasa," ujarnya. (als) 


Diberdayakan oleh Blogger.