Header Ads

Pemprov Jabar Bersikukuh Pertahankan Aset Dinas Peternakan


BPK UNGKAP PENGADAAN PANGAN JABAR BERMASALAH 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan masalah pada pengadaan dan penyaluran pangan di wilayah Jawa Barat. 

Hal ini terungkap saat rapat kordinasi dengan seluruh Provinsi dalam menekankan Kebijakan Pangan Nasional tentang Pengadaan Dalam Negeri VS Impor. Rapat kordinasi di pimpin Anggota IV BPK RI Rizal Djalil  di Jakarta, Kemarin. 

Menyikapi ini, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar membenarkan persoalan pengadaan dan penyaluran pangan sudah lama terjadi di wilayah Jabar. "Sejak saya menjabat memang sudah ada persoalan itu," katanya, melalui Rilis Humas Setda Jabar, Kamis (23/6). 

Dirinya mengungkapkan selama empat tahun terakhir bertambah persoalan baru yaitu terjadi pengurangan lahan pertanian di Jawa Barat. "Dari tahun ke tahun Jawa Barat menjadi primadona penghasil beras di Indonesia, tapi sekarang lahan semakin berkurang," jelasnya. 

Menurutnya saat ini Lahan pertanian di wilayah Jawa Barat semakin berkurang dari sejuta hektar menjadi 925 ribu hektar, sedangkan industri manufaktur di Jawa Barat pun intensitasnya hanya mencapai 60 persen setiap tahun. 

Tak hanya itu, lanjut Wakil Gubernur, limbah industri pun dikeluhkan Wagub Deddy sebagai 'hama' besar bagi pertanian di Jawa Barat. Dirinya mencontohkan lahan pertanian penghasil beras terbaik di Jawa Barat, yakni di Kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung seluas 450 hektar, rusak akibat limbah pabrik. 

"Dari sekitar 3,7 juta hektar lahan di Jawa Barat, 1,1 juta hektarnya dikuasai oleh Perhutani, PTP, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Juga lahan tersebut, terdapat penggunaan lahan oleh masyarakat yang tidak sesuai peruntukannya," ungkap Deddy Mizwar. (als) 



Diberdayakan oleh Blogger.