header_ads

Linguaphone.id

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
(PBB) 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Publikasi Kinerja 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor


A. Dasar Hukum 
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pajak Daerah 

B. Pengertian 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh barang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak. 


C. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak 

Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasaan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Yang termasuk dalam pengertian bangunan, adalah : 
  • Jalan lingkungan yang terletak dlam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  • Jalan tol; 
  • Kolam renang; 
  • Pagar Mewah ( Pagar yang NJOPnya lebih  dari 100 juta); 
  • Tempat Olahraga; 
  • Taman mewah ( taman yang NJOPnya lebih dari 100 juta); 
  • Tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, pipa minyak; 
  • Menara
Dikecualikan dari objek pajak adalah objek pajak yang : 
  1. Digunakan pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; 
  2. Yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak untuk memperoleh keuntungan; 
  3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; 
  4. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 
  5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik; 
  6. Digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Wajib Pajak adalah : 
  1. Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah; 
  2. Subjek pajak yang ditetapkan menjadi Wajib Pajak oleh Bupati atau Pejabat, jika terhadap suatu objek pajak tersebut belum diketahui Wajib Pajaknya.

 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan


D. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak 

a) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun dengan keputusan Bupati berdasarkan klasifikasi Objek Pajak, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 

b) Tarif Pajak adalah :
  • Untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tarifnya 0,10% (nol koma sepuluh persen).
  • Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tarifnya 0,20% (nol koma dua puluh persen).
  • (Ketentuan mengenai tarif berlaku 2017)
  
c). Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak (NJOPTKP) adalah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap WP.

Cara Perhitungan
Dasar pengenaan objek (NPOPTKP) x tarif pajak
Contoh perhitungan PBB
Seorang WP memiliki sebuah rumah di sebuah perumahan dengan luas tanah dan bangunan 82/45 dimana berdasarkan NJOP saat itu untuk tanah NJOPnya Rp. 530.000 dan untuk bangunan Rp. 823.000 Maka PBB yang harus dibayar adalah :
 
Bumi : 82 x Rp.530.000 = Rp.44.034.000
Banguna : 45 x Rp.823.000 = Rp.37.035.000
NJOP              = Rp.81.069.000
NJOPTKP              = Rp.10.000.000
Nilai Jual Kena Pajak = Rp.71.069.000
PBB : 0,10 % x Rp.71.069.000 = Rp.71.069

Seorang Wajib Pajak memiliki 2 objek pajak berupa bumi dan bangunan, dengan nilai sebagai berikut :
 
Objek I : NJOP bumi : Rp.60.000.000
NJOP Bangunan    : Rp.60.000.000

Objek II: NJOP bumi :Rp.60.000.000
NJOP bangunan    :Rp40.000.000

Maka PBB yang harus dibayar adalah :

Untuk Objek I :
NJOP = Rp.60.000.000 + Rp.60.000.000 = Rp.120.000.000 
NJOPTKP                = Rp. 10.000.000 -
NJKP                       = Rp.110.000.000 
PBB  0,10% x Rp.110.000.000 = Rp.110.000

Untuk Objek II :
NJOP = Rp.60.000.000 + Rp.40.000.000 = Rp.100.000.000 
NJOPTKP                        = Rp.0 -
NJKP                               = Rp.100.000.000
PBB 0,10% x Rp.100.000.000 = Rp.       100.000

Total PBB yang harus dibayar adalah Rp.210.000



E. Dinas Pendapatan Daerah saat ini melayani 14 pelayanan PBB P2, yaitu :

Pelayanan Permohonan Pendaftaran WP baru.
Pelayanan Permohonan Mutasi
Pelayanan Permohonan Salinan SPPT
Pelayanan Keberatan
Pelayanan Permohonan pengurangan ketetapan
Pelayanan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak
Pelayanan Permohonan Penghapusan Ketetapan Pajak
Pelayanan Permohonan Penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi
Pelayanan permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Pelayanan permohonan pembebasan pajak
Pelayanan permohonan pembetulan
Pelayanan permohona data tunggakan
Pelayanan permohonan penerimaan setoran.


F. Pembayaran PBB P2, dapat juga dilakukan melalui P.O.S (Payment Online System) di UPT pajak Daerah pada Dispenda, yaitu :
UPT Babakan Madang, bertempat di jl.raya babakan madang ruko victoria no A9
UPT Sukaraja bertempat di Jl.raya JKT-BGR km 50 ruko niaga cimandala
UPT Cileungsi bertempat di perumahan cileungsi hijau, blok I1 no4
UPT Gunung Putri bertempat di perumahan cibubur country blok RBOD/15
UPT citeureup bertempat di Jl Bina Marga no 17 Rt.05/06 citeureup
UPT Ciawi bertempat dijalan raya puncak no.442 gadog RT03/05 ciawi
UPT leuwisadeng bertempat dijalan raya leuwiliang XEX radio Seba no 22 cibeber
UPT Gunung Sindur bertempat di komplek Griya Indah serpong blok I no 17

Kepala Dinas Pendapatan Daerah,

Dedi Ade Bachtiar, SE, MM, M.BA
 

NIP. 19620122 198503 1004 
27/6/2016
27/7/2016
Diberdayakan oleh Blogger.