header_ads

Lebaran.id

DPRD Jabar Bahas Tujuh Raperda


DPRD JABAR GELAR PARIPURNA TUJUH RAPERDA

DPRD Jabar Gelar Rapat Paripurna Terkait Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Terhadap Tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang rapat Paripurna DPRD Jabar, Selasa (7/6/2016).

Rapat Paripurna ini Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Pimpinan DPRD Jawa Barat beserta jajaran, para anggota DPRD Jawa Barat, serta Sekda, para Asisten, Kepala Biro, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kabag Humas Setda Pemprov.Jabar, Ade Sukalsah mengatakan Raperda yang dibahas meliputi penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, PT BPR karya Utama Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Cipatujah Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Arta Galuh Mandiri Jabar, PT BPR Karawang Jabar.

"Juga dibahas tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2006 tentang penyertaan modal daerah, dan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang Minyak dan Gas Bumi lingkup kegiatan usaha hulu," katanya bekas Sekpri Gubernur Jabar melalui Rilis, Kamis (9/6).

Raperda lainnya, lanjut Ade, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2014 tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas (PT) Migas Hulu Jabar, Reperda tentang Perseroan Terbatas (PT) Agronesia Jabar, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2012 tentang gelar kehormatan, warga kehormatan, dan Penghargaan Daerah, serta Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Pelayanan Kepemudaan.

Dirinya menjelaskan, Rapat paripurna dihadiri 73 dari 100 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Keseluruhan Fraksi menyetujui dan mendukung Raperda yang suguhkan. Dengan referensi/ atau masukan yang mereka berikan, Raperda akan dikaji kembali.

"Sedangkan Gubernur Jawa Barat terkait 7 Raperda tersebut, akan disampaikan pada Rapat Paripurna pada Senin, (12/6) mendatang," tambahnya. (rsd)


Diberdayakan oleh Blogger.