header_ads

Linguaphone.id

Tekad Warga Vilanusa Tak Akan Cabut Petisi


WARGA TAK AKAN CABUT PETISI MESKI PEMKAB BOGOR PERBAIKI INFRASTRUKTUR 
Diduga alokasi dana melalui Banggar DPRD Kabupaten Bogor untuk perbaikan infrastruktur terancam mubazir, pasalnya warga Vilanusa 1 dan 2 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri tidak akan cabut Petisi ingin pindah administratif ke Kota Bekasi. 

Kendati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Ade Jaro Ruhendi angkat bicara bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tidak menutup mata melalui Banggar DPRD dan telah mengalokasikan perbaikan infrastruktur untuk Desa Bojong Kulur, namun sebagian warga bersikukuh ingin pindah adminsitratif ke Kota Bekasi. 

Musibah banjir setinggi 1,5 meter yang melanda perumahan Vilanusa 1 dan 2 terjadi hampir setiap tahun akibat luapan Sungai Cileungsi dan tanggul jebol membuat warga setempat mengeluarkan Petisi ingin pindah administrasi ke Kota Bekasi dengan alasan minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor. 

"Kalau menurut saya mungkin warga tidak akan mencabut Petisi yang sudah keputusan bersama melalui musyawarah warga bersama tokoh Dusun dan RW terkait. Sebab, Pemkab Bogor hanya janji belaka buktinya masalah banjir belum teratasi. Kita juga sudah lama ingin jadi warga Kota Bekasi, sebab banyak anak-anak disini lebih dekat sekolahnya SDN, SMPN, SMAN dan SMKN yang ada di Bekasi. Akses ke Kota Bekasi juga sangat dekat, itulah kenyataaannya," kata warga RW 23, Ertha, saat dihubungi, Minggu (29/5) sore 

Terpisah, Kepala Desa Bojongkulur Firman Riansyah menangkap aspirasi warganya yang butuh perhatian, keseriusan dan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di ujung perbatasan seperti wilayah Desa Bojongkulur. 

Disinggung mengenai keputusan sebagian besar warga yang tidak akan mencabut Petisi tersebut, dirinya mengatakan hal Itu merupakan hak menyampaikan pendapat. "Tidak ada alasan warga untuk tidak mencabut petisi jika ada tanggapan positif dari Pemkab Bogor dan segera merealisasikan apa yang diinginkan warga tersebut," jelasnya melalui pesan singkat. 

Sebelumnya, Anggota Komisi A bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Dariyanto menyikapi Petisi warga Vilanusa 1 dan 2 bahwa untuk memenuhi keinginan pindah adminsitratif artinya melalui pemekaran wilayah terlebih dahulu yang membutuhkan waktu cukup panjang dan menempuh prosedur. 

Menurut Dariyanto, prosedur itu di antaranya, persetujuan kedua belah pihak baik lembaga legislatif maupun eksekutif, serta dapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. "Selain kesepakatan itu, perubahan administrasi pemerintah dan lain sebagainya juga ikut berubah," katanya dikutip Kompas (18/5) lalu. (als) 


Diberdayakan oleh Blogger.