header_ads

Linguaphone.id

Silpa Tinggi Bukti Perencanaan Pemerintah Gagal


SILVA TINGGI KEGAGALAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 
Banyaknya anggaran yang tidak terserap oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai telah merugikan dan mengabaikan kepentingan hak rakyat sebagai subyek pembangunan. 
Hal tersebut ditegaskan Direktur Pusaka Tapak Bogor, Ruhiyat Sujana, “Yang harus dicermati adalah yang tidak terserap ternyata anggaran belanja publik atau belanja pembangunan. Bukan belanja kepegawaian, ini tidak boleh dimaklumi karena terkait dengan pengabaian kepentingan rakyat,” tegasnya, Selasa (25/4) 
Dirinya mendefinisikan SiLPA sebagai kelalaian pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. “Sehingga berakibat pada gagalnya pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu menuju kesejahteraan rakyat,” tambahnya. 
Selain itu SiLPA juga harus dilihat sebagai pelanggaran hukum. Karena APBD disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah maka Pemkab Bogor bisa di-class action karena tidak menggunakan anggaran yang oleh Perda tentang APBD wajib untuk dilaksanakan. “Bupati Bogor orang yang paling bertanggungjawab atas kegagalan tersebut karena tidak bisa menjalankan amanat Perda itu sendiri," imbuh Ruhiyat. 
Lebih lanjut Ruhiyat mengungkapkan, persoalan SiLPA yang terus terulang harus menjadi perhatian serius. Pihaknya yang terlahir dari Lembaga Pusat Kajian Strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi (PUSAKA TAPAK BOGOR) akan melakukan kajian lebih dalam terkait indikasi praktek-praktek korupsi atau pelanggaran yang melawan hukum di dalamnya. (als) 


Diberdayakan oleh Blogger.