header_ads

Linguaphone.id

Aktivis Desak Pemerintah Kabupaten Bogor Serap APBD

SiLPA TINGGI, DINAS BINAMARGA PENGAIRAN DI DEMO AKTIFIS
Banyaknya anggaran yang tidak terserap oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai telah merugikan dan mengabaikan kepentingan hak rakyat sebagai subyek pembangunan di Bumi Tegar Beriman. 

Hal ini memicu puluhan aktifis Lembaga Pusat Kajian Strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi (Pusaka Tapak Bogor) menggelar aksi demo atas ketidakpuasan masyarakat terhadap lambannya pembangunan di Bumi Tegar Beriman. 

Direktur Pusaka Tapak Bogor, Ruhiyat Sudjana mengatakan mengenai penyerapan APBD yang harus dicermati adalah yang tidak terserap ternyata anggaran belanja publik atau belanja pembangunan. Bukan belanja kepegawaian. 

"Ini tidak boleh dimaklumi karena terkait dengan pengabaian kepentingan rakyat,” katanya saat memimpin aksi demo di depan kantor Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Bogor," Selasa (31/5) 

Menurutnya, APBD disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah maka Pemkab Bogor bisa diberikan class action karena tidak menggunakan anggaran yang oleh Perda tentang APBD wajib untuk dilaksanakan. 

“Bupati Bogor orang yang paling bertanggungjawab atas kegagalan tersebut karena tidak bisa menjalankan amanat Perda itu sendiri. Persoalan SiLPA yang terus terulang ini harus menjadi perhatian serius," tegasnya. (als) 



Diberdayakan oleh Blogger.