header_ads

Linguaphone.id

Sentra Peternakan Rakyat Dan Kesejahteraan Peternak

Publikasi Kinerja 
SENTRA PETERNAKAN RAKYAT 
UNTUK KESEJAHTERAAN PETERNAK 

 . 
Ternak adalah satu dari sekian sumberdaya alam yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Pengelolaan komoditas peternakan yang benar akan meningkatkan produktifitas ternak, penyuburan lahan pertanian, pengembangan energi alternatif, peningkatan kesempatan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi peternak Indonesia. Dengan demikian komoditas ternak dapat digunakan sebagai lokomotif pembangunan pertanian di Indonesia yang setiap gerbongnya diisi oleh komoditas lain. 

Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan program Kementerian Pertanian yang dilakukan di beberapa daerah, salah satunya adalah Kabupaten Bogor. SPR merupakan suatu kawasan tertentu yang berfungsi sebagai media pembangunan peternakan. SPR ini sangat peting untuk mengenalkan kepada para peternak mengenai kelembagaan serta menjalankan usaha ternak. 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa SPR merupakan program yang ditujukan untuk melakukan penataan ternak sekaligus peternak. Program ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan usaha peternakan rakyat dalam suatu perusahaan kolektif yang dikelola dalam satu manajemen, meningkatkan daya saing usaha peternakan, melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan penguatan keterampilan peternakan rakyat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak rakyat, serta meningkatkan kemudahan pelayanan teknis dan ekonomis bagi peternak rakyat. 

Didalam SPR, terdapat Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah PR) yang merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif. Melalui SPR, peternak berskala kecil baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi. 

SPR berangkat dari filosofi bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang mensejahterakan peternak rakyat hanya dapat diperoleh apabila pemerintah dan para pihak melakukan berbagai upaya yang memperhatikan prinsip satu manajemen, pengorganisasian (konsolidasi) pelaku, dan pemberdayaan peternak dalam rangka terwujudnya populasi ternak berencana. SPR adalah pusat pertumbuhan komoditas peternakan dalam suatu kawasan peternakan sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat satu populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar peternak yang bermukim di satu desa atau lebih, dan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan). 

SPR mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana dan sumber daya menuju bisnis kolektif dari semua pihak, yaitu fasilitas dari:
  1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa sarana danpelayanan teknis;
  2. Pemerintah Daerah berupa sarana dan pelayanan pemasaran;
  3. Akademisi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan SDM berupa pengawalan dan pendampingan SDM;
  4. Kementerian/Lembaga Terkait berupa layanan ekonomi; dan
  5. Swasta berupa asuransi, kemitraan dan investasi. 
Sekolah-PR merupakan pengungkit dan agen perubahan dalam pengelolaan kelembagaan dan SDM peternakan menuju terbentuknya usaha peternakan kolektif yang mandiri dan berorientasi bisnis profit melalui pendampingan, pengawalan, aplikasi teknologi dan informasi, transfer ilmu pengetahuan. Kehadiran Sekolah PR di SPR menjadi penting sebagai wadah transfer pengetahuan untuk menciptakan kesadaran meningkatkan keterampilan beternak secara baik dan benar. 

Sesuai konsepsi tersebut di atas, pengembangan komoditas peternakan dan kesehatan hewan akan menitikberatkan relasi antara lokus potensial, obyek (ternak) dengan subyek (peternak). 


Garis Besar Prinsip Pengembangan SPR
  • Satu Manajemen
Pengelolaan usaha peternakan secara kolektif dalam satu aturan menyangkut pelayanan teknis, pendampingan/ pengawalan, ekonomis, dan pemasaran.
  • Penguatan Pelayanan
Pemenuhan pelayanan teknis minimal dan kebutuhan pelayanan lainnya untuk meningkatkan produksi ternak dan daya saing peternakan. Contoh: Setiap SPR minimal harus ada Puskeswan dan Pos IB.
  • Penguatan Kelembagaan
Membentuk organisasi SPR untuk mewujudkan usaha peternakan yang berorientasi bisnis dan berbadan hukum. 
  • Peningkatan SDM
Meningkatkan kemampuan pengurus SPR (Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT) dan Manajer) dalam pengelolaan organisasi dan kewirausahaan. Disamping itu, juga meningkatkan kemampuan peternak dalam mengakses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta penguatan kendali produksi dan pasca produksi ternak.
  • Memenuhi Skala Usaha
Mengelola peternak skala kecil dengan kriteria populasi tertentu sebagai produsen yang diorganisasi berorientasi bisnis.
  • Kemandirian Usaha
Mendorong usaha peternakan menjadi usaha utama sebagai usaha pokok untuk kesejahteraan peternak.
  • Integrasi Kewenangan
Dalam membangun peternakan dan kesehatan hewan diperlukan sinergi fungsi dan kewenangan dari pemangku kepentingan. Dalam hal pengelolaan, diperlukan sinergi instansi pusat, daerah, perguruan tinggi/litbang, sektor dan subsektor lainnya. Sedangkan dalam hal penganggaran SPR diperlukan sinergi antara APBN, APBD I, APBD II, Swasta, BUMN-D, dan masyarakat.
  • Pendampingan dan Pengawalan (Litbang, dan Perguruan Tinggi)
Pendampingan dan pengawalan diperlukan untuk transfer informasi dan teknologi secara efektif dan efisien sesuai kondisi spesifik daerah baik oleh perguruan tinggi setempat maupun instansi litbang (bagi daerah yang tidak ada perguruan tinggi).
  • Multi Produk dan Komoditas
Produk yang dikembangkan dalam SPR tidak hanya komoditas utama peternakan saja melainkan bisa juga produk di luar peternakan.
Tahun 2016 ini ditargetkan terbentuk 50 SPR di seluruh Indonesia. Dalam hal ini Kabupaten Bogor telah membentuk satu SPR yang bergerak dalam komoditas sapi perah. SPR yang diberi nama SPR Tegar Beriman ini berlokasi di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang.
 
Diharapkan melalui pengembangan SPR ini akan meningkatkan daya saing peternakan sapi perah di Kabupaten Bogor baik dalam pengelolaan usaha maupun kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. 


PENYELENGGARAAN SPR Tiga hal penting dalam implementasi SPR yaitu:
 
A.    PELAKSANAAN 

a.    Perencanaan 
Perencanaan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu kegiatan besar, seperti mengaplikasikan SPR. Kegiatan utama dalam perencanaan adalah menyiapkan perangkat lunak seperti penyusunan pedoman, identifikasi lokasi, penyiapan SDM untuk melakukan koordinasi, dan merencanakan penganggarannya. 

b.    Pembentukan 
  1. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi yang telah menjajaki kerjasama untuk mengawal dan mendampingi SPR di wilayah calon SPR yang akan didirikan. Peserta sosialisasi adalah peternak rakyat (individu maupun kelompok) yang akan bergabung di dalam SPR.
  2. Peternak yang bergabung di SPR adalah peternak yang bersedia mematuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun persyaratanyang dimaksud adalah 1) memiliki ternak sesuai dengan ketentuan; 2) bersedia memasang tanda registrasi untuk ternak besar dan kecil; 3) bersedia untuk mengelola ternaknya dalam satu manajemen; 4) bersedia untuk tidak memotong ternak betina produktif; 5) melakukan pencatatan secara teratur dalam satu database; 6) bersedia bergabung dala satu pintu bisnis bersama.
  3. Setelah memenuhi persyaratan diatas, para peternak akan mengikuti tahapan SPR, meliputi 1) tahap pembentukan; 2) tahap pelaksanaan; dan 3) tahap pemantapan. Tahap pembentukan adalah tahapan yang diorientasikan pada aktivitas untuk melengkapi segala hal terkait dengan kreteria pembentukan SPR yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah (dinas terkait) maupun Ditjen PKH. Setelah SPR dideklarasikan, Perguruan Tinggi dan pemerintah daerah membantu GPPT untuk mewujutkan kelompok dalam SPR memiliki badan hukum atau mengusahakan SPR sendiri mendirikan badan hukum perusahaan atau badan usaha milik peternak.
  4. GPPT dipilih secara demokratis berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari anggota SPR.
  5. Manajer terdiri dari dua macam yaitu manajer SPR dan koordinator manajer.
  6. Tahapan pembentukan SPR dapat dikelompokan menjadi empat tahap yaitu sosialisasi, pembentukan SPR, usulan daerah ke Ditjen PKH dan penetapan SPR.
B. PENGORGANISASIAN 

Dalam program Ditjen PKH, terdapat dua kalimat kunci dan masing-masing mempunyai sasaran tersendiri yaitu agribisnis peternakan rakyat dan penyedia bahan pangan asal hewan. Untuk mencapai sasaran tersebut, mulai tahun 2016 pendekatan dan strategi pencapaian program akan dilaksanakan melalui pendekatan intrumen/model SPR. Pengembangan SPR merupakan pendekatan pembangunan yang diantaranya menekankan pentingnya kesinergisan dan keterpaduan baik dalam kewenangan maupun penuangan kegiatannya. 

C. PENDANAAN 

Sumber pendanaan untuk kegiatan SPR di KAbupaten Bogor bersumber dari anggaran pemerintah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Tugas Pembantuan (TP). Dana yang dikucurkan tahun 2016 sebesar Rp.  3.143.581.000,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah). Program terkait SPR adalah Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Terdapat tiga  kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan nya yaitu: 
  1. Kegiatan peningkatan produksi pakan ternak; 
  2. Kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit; dan 
  3. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan
Agar SPR ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya kesamaan visi dan misi dalam membangun peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Adapun visi dan misi dimaksud adalah, sebagai berikut: 
  1. Mewujudkan usaha peternakan rakyat dalam suatu perusahaan kolektif yang dikelola dalam satu manajemen; 
  2. Meningkatkan daya saing usaha peternakan rakyat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan penguatan keterampilan peternakan rakyat; 
  3. Membangun sistem informasi sebagai basis data untuk menyusun populasi ternak berencana; Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak rakyat; dan
  4. Meningkatkan kemudahan pelayanan teknis dan ekonomis bagi peternakan rakyat.
22/4/2016
22/5/2016
 

Diberdayakan oleh Blogger.