header_ads

Seminar Perlindungan Konsumen Kabupaten Bogor

PERLINDUNGAN KONSUMEN 
TERHADAP PRODUK/JASA YANG BERKUALITAS 

Dalam rangka memberikan perlindungan secara optimal, Pemerintah Kabupaten Bogor telah banyak melakukan program kerja untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang nakal. Hal tersebut dikatakan Benny Delyuzar ketika membuka Seminar Hukum Implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam rangka Hari Konsumen Nasional yang diselnggarakan oleh Lembaga Konsumen Indonesia (LKI) Kabupaten Bogor, di Gedung Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor, Kamis (21/4/2016).

Dirinya menegaskan bahwa Pemkab Bogor terus melakukan berbagai upaya yang nantinya diharapkan masyarakat Kabupaten Bogor mampu membangun kualitasnya menjadi konsumen yang cerdas, dalam arti tidak asal pilih dalam membeli dan menggunakan produk yang beredar di pasaran. 

Melalui Diskoperindagkop Kabupaten Bogor, Pemkab telah melakukan berbagai program kerja, antara lain penanganan penyelesaian sengketa konsumen, melakukan pengawasan dan pembinaan di pasar tradisional, pasar modern, serta para produsen makanan. Pengawasan terhadap barang dalam keadaaan terbungkus pun ditingkatkan, dan masih banyak program kerja lainnya yang terus dilakukan. 

Dirinya berharap agar melalui seminar ini nantinya akan terbangun kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban konsumen, sehingga konsumen ditempatkan sebagai subjek penentu kegiatan ekonomi yang penting serta berhak memperoleh hasil produksi barang/jasa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Sementara, Kepala LKI Kabupaten Bogor, Tatang mengatakan bahwa kehadiran LKI merupakan bentuk pengawasan terhadap barang/jasa yang beredar dipasaran, agar masyarakat Kabupaten Bogor benar-benar nyaman dan sehat dalam mengkonsumi atau menggunakan barang tersebut.

"LKI akan membuktikan eksistensinya dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap barang/jasa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Banyak produk yang beredar adalah produk yang bermasalah, banyak juga pelaku usaha yang memasukan kandungan zat-zat kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan LKI memerlukan bantuan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menertibkannya serta mewujudkan tertib niaga," jelasnya (ocky/ice)
Diberdayakan oleh Blogger.