header_ads

Peranan Dan Potensi Pajak Air Tanah Kabupaten Bogor

PUBLIKASI KINERJA 
Peranan Dan Potensi Pajak Air Tanah 
Di Kabupaten Bogor 
 . 

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting  Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saat ini mengelola 10 (sepuluh) jenis dari  11 (sebelas) pajak yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Hanya pajak Sarang Burung Walet yang tidak dipungut, mengingat potensinya yang kurang memadai. 

Tahun 2016 target PAD Kabupaten Bogor ditetapkan sebesar Rp. 2.006.043.066.000,- (Dua triliun enam miliar empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), atau sebesar 34,6 %  (Tiga puluh empat koma enam persen) dari total target pendapatan daerah Kabupaten Bogor sebesar Rp. 5.795.154.176.000,- (Lima triliun tujuh ratus sembilan lima miliar seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).  Sebagian besar dari target PAD ini diperoleh dari pajak daerah. Tahun ini target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.303.757.881.000.- (Satu triliun tiga ratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), atau sekitar 65 % (Enam puluh lima persen) dari total PAD. Inilah sebabnya mengapa pemungutan pajak daerah menjadi sangat penting bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor. 

Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor selaku SKPD yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak daerah. Perlu dilakukan upaya - upaya untuk mengoptimalkan penggalian potensi pajak daerah agar target yang cukup besar itu dapat tercapai. Salah satu potensi penting yang perlu dikembangkan adalah pajak air tanah, mengingat penerimaan dari sektor pajak ini masih belum optimal, jika dibandingkan dengan maraknya perusahaan air mineral yang bertumbuhan dengan pesat di wilayah Kabupaten Bogor saat ini, disamping kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh dunia usaha yang cukup besar. 

Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah tentu saja harus dikendalikan, mengingat setiap kegiatan pengambilan air tanah berpotensi untuk merusak lingkungan disekitarnya dan air merupakan sumber kehidupan manusia yang tidak terbarukan. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan pembebanan pajak kepada siapa saja yang melakukan pengambilan maupun pemanfaatan air tanah. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah menentukan bahwa pajak atas air tanah maupun air permukaan merupakan kewenangan daerah. 

Pajak air permukaan menjadi kewenangan daerah Provinsi, sedangkan pajak air tanah menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan prinsip pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa urusan pemerintahan yang manfaat atau dapat negatifnya hanya ada dalam daerah Kabupaten/Kota menjadi urusan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, pada dasarnya, pemungutan pajak air tanah disamping bertujuan untuk perlindungan terhadap lingkungan daerah yang bersangkutan juga untuk menambah penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak air tanah. 

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Yang menjadi obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Dengan demikian tidak hanya orang pribadi atau badan hukum yang mengambil air tanah namun pihak yang memanfaatkannya juga dapat dikenakan pajak air tanah. Namun Undang – Undang Nimor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan memanfaatkan air tanah. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang sejauh mana pemanfaatan air tanah yang dapat digunakan pajak air tanah. Ini merupakan satu kendala tersendiri hingga saat ini pengenaan pajak air tanah terhadap para pemanfaat air tanah belum optimal.

Pemungutan pajak air tanah di wilayah Kabupaten Bogor, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah. Sebelum ditetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2016, pemungutan pajak air tanah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah. Pajak air tanah termasuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Official Assessment), ditetapkan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. 

Konsekuensinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas mengelola pendapatan daerah harus aktif dan pro aktif melakukan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak air tanah, dan juga melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait.   

Daerah Kabupaten Bogor memiliki potensi air tanah yang cukup baik. Namun penerimaan pajak dari sektor ini masih belum signifikan. Tahun ini pajak air tanah ditetapkan sebesar Rp. 46.480.422.000,- (Empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau hanya sekitar 3,6 % (Tiga koma enam persen) dari total target pajak daerah. 

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak air tanah antara lain keterbatasan komunikasi petugas dengan wajib pajak dalam pendataan dan pemantauan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, alat meteran yang digunakan wajib pajak rusak sehingga tidak dapat mencatat atau melihat pemakaian air tanah. Untuk mengatasi kendala – kendala itu, Dinas Pendapatan daerah telah melaksanakan pemasangan QR Code atau Barcode dengan tujuan untuk kemudahan dalam pendataan dan pemantauan. 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor akan terus melakukan terobosan – terobosan atau bekerja keras dalam melakukan pemungutan pajak air tanah, agar hasil pemungutan pajak air tanah tersebut dapat terserap secara maksimal. (Adv) 

 04/04/2016
04/05/2016

 
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor 
Diberdayakan oleh Blogger.