header_ads

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bogor T.A 2015

Bupati Bogor Menyampaikan LKPJ  Tahun 2015 

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran (TA) 2015 berlangsung di Gedung Serbaguna II Gedung Setda Kabupaten Bogor, Kamis (7/4/2016). 

Dalam kesempatan ini Bupati Bogor Nurhayanti menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran (TA) 2015 secara ringkas pencapaian pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun anggaran 2015 diawali dengan realisasi pengelolaan APBD Pemkab Bogor tahun 2015. 

"Untuk kelompok pendapatan daerah terealisasi sebesar 6,03 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 5,8 triliun. Realisasi yang dimaksud yaiut dari PAD sebesar 33,19 persen, dana perimbangan 42,82 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 23,99 persen. Komposisi ini memberikan capaian proporsi realisasi PAD asli berada jauh di atas Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia," paparnya dihadapan anggota dewan, Kepala OPD, perwakilan Ormas dan masyarakat.  

Terkait RKPD Kabupaten Bogor tahun 2015, paparnya, terdapat 8 prioritas yang telah dilaksanakan oleh masing-masing OPD, yaitu prioritas pertama adanya peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas kehidupan sosial masyarakat, dimana jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 172.225 orang lebih rendah dibanding tahun 2014 yang berjumlah 177.222 orang. Kinerja sektor pemberdayaan perempuan, telah terbentuk 6 gugus dan satgas perlindungan perempuan dan anak di 6 kecamatan yaitu kecamatan sukajaya, cigudeg, cisarua, sukaraja, klapanunggal dan rumpin, persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur mencapai 0,40 persen serta partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 47,00 persen. 

Dirnya memaparkan berkaitan dengan kinerja penanggulangan bencana yaitu meningkatnya waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran sebesar 36 menit dari rencana 44 menit atau 119,44 persen, terbantunya korban bencana alam sebanyak 21.035 korban. Kemudian terjadi peningkatan pula dalam kuantitas dan kualitas sarana prasarana olahraga, yaitu pembangunan Stadion Pakansari yang dilakukan secara bertahap dan sudah saya resmikan pada beberapa waktu lalu.

"Prioritas kedua yaitu peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pengembangan pariwisata, menunjukkan keberhasilan terutama dalam hal peningkatan produksi daging dari target 124.030.506 kg/tahun terealisasi sebesar 125.2336.248 kg per tahun, dan produksi telur dari target 49.850.611 kg/tahun terealisasi sebesar 50.997.745 kg per tahun," urainya. 

Diuraikan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah berhasil mengembangkan sentra komoditas unggulan meliputi komoditas pertanian (produksi 8,509 ton di Kecamatan Dramaga, Tamansari, Cijeruk dan Cigombong), peternakan dan perikanan, serta industri perdesaan non pertanian. Di sisi lain, upaya peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pedesaan didukung pula dengan kondisi ekonomi dan iklim investasi yang semakin kondusif, yaitu berkembangnya jumlah koperasi aktif sebanyak 1218 koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (umkm) sebanyak 733 umkm dan Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 1.891 IKM. 

"Pada sektor pariwisata, ditunjukan dengan meningkatknya kunjungan wisatawan ke obyek wisata di kabupaten bogor, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara dimana pada tahun 2015 dari target 4.991.407 wisatawan terealisasi sebanyak 5.082.838 wisatawan, atau sekitar 101,83 persen. Beberapa komponen pendukung pun kita lakukan guna mewujudkan prioritas kedua ini, yaitu diversifikasi produk wisata dan peningkatan destinasi wisata, serta kinerja lainnya adalah memasang 9853 sambungan listrik rumah tangga dari target 9000 sambungan” jelas Bupati Bogor. 

Dalam peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja sebagai prioritas ketiga, lanjut Bupati Bogor, ditunjukkan dengan kondisi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pelayanan aparatur, sehingga terjadi peningkatan iklim investasi di kabupaten bogor yang diindikasikan dengan realisasi pma/pmdn berskala nasional sebanyak 2 perusahaan dengan total nilai investasi 13,875 trilyun, yang terdiri dari jumlah nilai investasi pma berskala nasional mencapai Rp. 4,957 trilyun, jumlah investasi PMDN berskala nasional mencapai Rp. 8,918 trilyun sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2015 pemerintah kabupaten bogor telah mampu melayani 86 jenis perizinan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) dan 33 jenis perizinan diantaranya bersertifikat ISO.
Bupati Bogor mengatakan prioritas keempat yaitu peningkatan integrasi, koneksitas, kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan. selama tahun anggaran 2015, Pemkab Bogor telah menambah pembangunan jalan baru sepanjang 12,191 km dan kondisi jalan baik sepanjang 1.262,964 km atau 74,35 persen  dari total panjang jalan kabupaten 1.749,7 km. Sedangkan peningkatan jalan sepanjang 141,136 km dan rehabilitasi jalan sepanjang 25,655 km. Demikian juga dengan prosentase daerah irigasi dalam kondisi baik, telah mencapai seluas 17.204 ha atau 37,19 persen dari luas total di 46.256 ha, sedangkan situ dalam kondisi baik mencapai 34 situ atau 36 persen dari jumlah total situ sebanyak 95 situ. 

"Kinerja lain juga telah dilakukan yaitu pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, pembangunan sanitasi persampahan dan air minum (spam), sanitasi dan sarana pengolahan sampah serta optimalisasi pengelolaan persampahan dari mulai pengumpulan hingga pembuangan akhir. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga dilakukan Pemkab Bogor, dari target sebanyak 10.000 unit terealisasi sebanyak 9.972 unit, dan mendorong terbangunnya Cibinong Raya menjadi Pusat Kegiatan Wilayah dengan membuat RTB ruas Daralon-Kandang Roda dan RTBL ruas Kandang Roda-Alternatif Sentul," kata Hj. Nurhayanti. 

Pada bidang lalu lintas, urai Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil mendapatkan plakat lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan wahana tata nugraha kategori kota sedang dari Kementerian Perhubungan RI. Selain itu dalam rangka peningkatan dan pengamanan lalu lintas, telah dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan sarana lainnya di beberapa titik tertentu. Untuk Kinerja pada urusan lingkungan hidup, meliputi prosentase realisasi cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dan ukl/upl sebesar 97,01 persen, dan dalam penegakan hukum lingkungan kasus yang diselesaikan pemda sebanyak 56 kasus atau 93,33 persen.

"Untuk prioritas kelima yaitu pengendalian ruang, dalam rangka meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, Pemkab Bogor melaui Dinas Tata Ruang dan Pertanahan telah menetapkan cakupan luasan kawasan lindung sebesar 85 persen, dan ketaatan terhadap rtrw telah mencapai 86,5 persen. Sedangkan untuk meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat melalui Proda APBD Kabupaten Bogor telah mencapai 1000 bidang, Untuk jumlah selektif reklame di lokasi strategis telah mencapai 100 persen. Pada bidang lingkungan hidup pun memberikan kontribusi pada pengendalian ruang di Kabupaten Bogor yaitu jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan persyaratan pengendalian pencemaran udara pada tahun 2015 ini sebanyak 76 perusahaan sesuai target yang ditetapkan," terangnya.

Hj. Nurhayanti menerangkan prioritas keenam yaitu peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan., berkenaan dengan kinerja pendidikan pada tahun 2015 Pemkab Bogor telah merealisasikan sejumlah kinerja, diantaranya untuk meningkatkan aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan melalui operasionalisasi 30 smp terbuka, 17 smp kelas jauh, 15 sd/smp satu atap, penyelenggaraan kelompok belajar paket a setara sd, kelompok belajar paket b setara smp serta keterlibatan pusat kegiatan belajar mengajar (pkbm) beserta ormas-ormas islam/yayasan yang telah sejak lama menyelenggarakan program pendidikan, baik melalui jalur pesantren salafiyah, madrasah maupun sekolah umum.  

"Pemkab Bogor pada tahun 2015 juga telah  berhasil meningkatkan mutu dan daya tampung sarana/ prasarana pendidikan melalui kegiatan rehabilitasi 587 ruang kelas sd, 181 ruang kelas smp dan 106 ruang kelas sma, penambahan 364 ruang kelas baru sd, 181 ruang kelas baru smp dan 182 ruang kelas baru sma/smk, pengadaan lahan untuk 2 sd, 1 smp dan 3 smkn/sman serta pembangunan 3 unit gedung baru smkn/sman. Sementara itu, dalam rangka mempersiapkan mental dan kemampuan anak agar siap memasuki jenjang pendidikan dasar, pemerintah kabupaten bogor telah memfasilitasi pelayanan pendidikan formal bagi warga belajar yang berusia 5-6 tahun, melalui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (paud) di 225 kelompok bermain," paparnya.

Pada bidang kesehatan, kata Hj. Nurhayanti, dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat, kinerjanya menunjukkan hasil yang baik. Hal ini diindikasikan oleh pencapaian prosentase pengadaan obat essensial dengan realisasi 100 persen, serta cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 100 persen, rasio rumah sakit per satuan penduduk mencapai 104,13 persen, cakupan puskesmas 100 persen, cakupan pengawasan terhadap obat mencapai 100 persen, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit dbd 100 persen, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan mencapai 100 persen, presentase balita gizi buruk 0,019 persen, cakupan kunjungan bayi mencapai 101,16 persen, cakupan rumah dengan bebas jentik telah mencapai 101,12 persen, prosentase ttu (tempat-tempat umum) yang memenuhi syarat mencapai 100,06 persen, cakupan jaga (jamban keluarga) memenuhi syarat mencapai 100,18 persen, dan cakupan sab (sarana air bersih) memenuhi syarat mencapai 102,17 persen.

Disebutkan, prioritas ketujuh yaitu pemantapan kinerja pelayanan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemkab Bogor telah merealisasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan kajian/penelitian untuk bidang tertentu dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan di kabupaten bogor.  Selain itu dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan telah dilaksanakan pemeriksaan reguler di lingkungan SKPD dan kecamatan dan telah ditindaklanjuti serta diselesaikan kasusnya sebanyak 342 laporan hasil pengaduan (LHP).

"Pemerintah Kabupaten Bogor juga mendapatkan penghargaan laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja tahun 2015 dari Menteri PAN-RB di Jakarta. Penghargaan yang diberikan oleh kementerian tersebut sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh tim kementerian pemberdayaan aparatur negara terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemkab Bogor. Pada kinerja bidang komunikasi dan informasi, kabupaten bogor melalui dinas komunikasi dan informasi mendapatkan iso 9001:2008 tentang sistem manajemen mutu pada penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dimana 4 LPSE Kabupaten Bogor telah memenuhi 12 standarLPSE sesuai dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) nomor 9 tahun 2015 tentang peningkatan layanan pengadaan secara elektronik, antara lain; standar kebijakan layanan, standar pengorganisasian layanan, standar pengelolaan aset layanan, dan lainnya," sebutnya.

Kemudian Bupati Bogor menyampaikan prioritas kedelapan yaitu peningkatan ketahanan pangan, kinerja sektor ini menunjukkan hasil menggembirakan, ketersediaan dan cadangan pangan serta penanganan kerawanan pangan, yaitu melalui kegiatan tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat pada tahun 2015 terealisasi sebanyak 247,5 ton atau 105,17 persen, dengan produktivitas padi sawah sebanyak 63,66 ku/ha atau 103,85 persen. Sselain kinerja berdasarkan prioritas tersebut, berikut disampaikan rekapitulasi capaian kinerja berdasarkan 25 penciri termaju tahun 2015, yakni 7 (tujuh) penciri melampaui target, 7 (tujuh) penciri sesuai target, 9 (sembilan) penciri tidak mencapai target dan 2 (dua) penciri belum dapat dipublikasikan karena menunggu metode perhitungan baru dari pusat. (Rilis Diskominfo)
Diberdayakan oleh Blogger.