header_ads

Linguaphone.id

Ini Hasil Raker Kemen LHK dan Komisi VII DPR

Rapat Kerja Kemen LHK dan Komisi VII DPR 

Rapat Kerja Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan Komisi VII DPR RI terkait "Perkembangan Kegiatan Reklamasi (Pantai utara) Pantura Jakarta dan Dampak Lingkungan Kegiatan Reklamasi", bertempat di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gd Nusantara I Lt.1, Jakarta, Rabu (20/04/2016).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu yang memimpin rapat kerja memaparkan 5 (lima) hal Rapat Kerja Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan Komisi VII DPR RI, sebagai berikut: 
  1. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sesuai dengan kewenangan yang ada untuk mengambil langkah- langkah dan memastikan moratorium seluruh kegiatan reklamasi dan konstruksi di Pantai Utara Jakarta ditaati dan dijalankan. 
  2. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jakarta, Gubernur Provinsi Banten sesuai kewenangannya melakukan pengawasan secara ketat terkait proses reklamasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
  3. Komisi VII DPR RI mendukung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Kementerian dan instansi terkait lainnya untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap seluruh dokumen perencanaan kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta untuk kepentingan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 
  4. Komisi VII DPR RI akan meminta kepada Pimpinan DPR RI untuk mengadakan Rapat Kerja gabungan dengan Komisi III DPR RI, Komisi IV DPR RI dan Komisi VII DPR RI terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta. 
  5. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk memberikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI agar disampaikan paling lambat 28 April 2016. 

(Rilis)

Diberdayakan oleh Blogger.