header_ads

Linguaphone.id

FK3I Tuntut Perusahaan Jalani Amanat Undang-undang

KAWASAN KPHK KAMOJANG PAPANDAYAN DAN GUNTUR TERANCAM  
  .
Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) PUSAT menilai Penentuan Kawasan KPHK yang terdiri dari CA dan TWA Papandayan, CA dan TWA Gunung Guntur juga CA Kamojang terancam parah. 

Berdasarkan data di lapangan CA dan TWA Papandayan yang saat ini kita tahu semua selain ratusan hektar terbakar tahun lalu dan awal tahun ini juga carut marutnya tata kelola wisata disana, Sehingga hal tersebut telah mengganggu ekosistem di kawasan tersebut. Pertambangan yang tak pernah henti di Gunung Guntur juga perburuan liar dan perambahan yang diabaikan tanpa adanya tindakan tegas dari pihak pengelola dan Perusahaan yang memanfaatkan kawasan tersebut. 

Ketua FK3I  PUSAT, Dedi Kurniawan mengungkapkan terkait perusahaan resmi, menurut Undang - undang Chevron Ghoetermal Indonesia, Indonesia Power dan Pertamina Geothermal Energy nyaris tidak peduli akan pengawasan dan pengawetan sesuai amanat Undang - undang Kehutanan. Contoh kecil, di areal tersebut keberadaan Owajawa, MacanTutul dan Elang Jawa juga flora lainnya serasa diabaikan keberadaannya dan hanya mementingkan kepentingan laba perusahaan. 

"Kepedulian Perusahaan terhadap Pengelolaan dan pemberdayaan sekitar saja sudah tidak dilakukan apalagi kepedulian mereka keluar kawasan kelola memang dari data kami ada beberapa kegiatan yang mengarah ke arah pemberian bantuan dana Inventarisasi Habitat flora dan fauna, tapi mereka hanya mengerjakan atas dasar desakan, bukan kepedulian," ungkapnya. 

Berkaca dari hal tersebut, lanjut Dedi Kurniawan, maka kami Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia menuntut tidak memberikan penghargaan apapun terkait kepedulian Perusahaan di atas terkait kinerjanya terhadap Pengawetan Kawasan serta menuntut Perusahaan tersebut agar lebih terbuka dalam melakukan pemanfaatan dan turut menjaga Kawasan kelola yang mereka kelola.

FK3I menghimbau kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN agar meninjau kinerja Perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan Konservasi. (red)
Diberdayakan oleh Blogger.