header_ads

Linguaphone.id

Deddy Mizwar Minta Tingkatkan Akuntabilitas

Musrenbang, Pentingnya Peningkatan Akuntabilitas 

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2016 hari pertama, yang berlangsung di Ruang Soehoed Warnaen, Kantor Bappeda Jawa Barat, Jl. Ir. H. Juanda Kota Bandung pada Rabu pagi (13/4/16).

Wagub mengatakan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara akuntabel, dalam arti bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, serapan anggaran saja tidak cukup untuk menilai akuntabilitas yang kini menjadi rujukan sebuah keberhasilan pembangunan di daerah.


Wagub ingin Musrenbang ini bisa menjadi sarana diskusi konstruktif untuk melahirkan berbagai isu strategis pembangunan, sehingga akan menghadirkan kebersamaan dan penguatan multipihak khususnya antar-struktur pemerintahan di Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2017, yakni: “Memantapkan Pembangunan Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”.

Sementara untuk menjamin berlanjutnya pembangunan di Jabar, khususnya rencana pembangunan yang tercantum pada RPJMD 2013-2018, Wagub menginstruksikan beberapa kebijakan operasional pembangunan, yaitu Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah, Menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan, Memberikan dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi, dan institusi pendidikan/riset, dan dunia usaha, Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan namun belum bisa dilaksanakan karena mengalami hambatan, Melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama bupati/walikota dengan dukungan dari pemerintah
pusat.

Dirnya juga meminta kepada seluruh OPD/Biro Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota untuk bisa memfinalkan dokumen rekapitulasi usulan program/kegiatan yang membutuhkan dukungan pendanaan dari Pemerinah Provinsi Jawa Barat. Turut hadir pada acara pembukaan ini Pimpinan Komisi dan Anggota DPRD Jawa Barat, para Asisten Daerah Setda Provinsi Jawa Barat dan para Staf Ahli Gubernur Jawa Barat, para Kepala OPD dan Kepala Biro di lingkungan Pemprov Jawa Barat, para Kepala Bappeda dari provinsi tetangga, para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Anggota Komite Perencana Jawa Barat, perwakilan dari Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha di Jawa Barat, serta para LSM dan Ormas yang ada di Jawa Barat. (rilis)

Diberdayakan oleh Blogger.