header_ads

BPMPTSP Bahas Hunian Vertikal

BPMPTSP Bahas Hunian Vertikal 

Kegiatan in house training yang diselenggarakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Bogor ke-2 bahas permasalahan  hunian vertikal atau rumah susun. 

Demi membahas tuntas permasalahan ini BPMPTS menghadirkan akademisi dari Universitas Indonesia yang menjadi pembicara pada kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat BPMPTSP, Senin (21/3/2016).

Kepala Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang BPMPTP Suryanto Putra menjelaskan, kegiatan in house training ini yang kedua kalinya. Kami secara rutin melaksanakan kegiatan ini tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Sementara itu, akademisi Universitas Indonesia Hendriani Parwitasari mengatakan, ada beberapa permasalahan yang harus diketahui aparatur perizinan salah satunya adalah pada pemasaran Sarusun pada pasal 42 UURS developer diwajibkan memiliki pertelaan yang sudah disahkan dan IMB, sebelum melakukan pemasaran. 

Hendriani menambahkan, masalah selanjutnya yakni pada peroanjangan HGB atau hak pakai pasal 52 PP 4 / 1988. Dimana sebelum jangka waktu HGB / HP berakhir, para pemilik melalui perhimpunan penghuni mengajukan permohonan perpanjangan atau pembaruan hak. Masalahnya, sertipikat hak atas bersama rumah susun terdaftar atas nama developer, apabila perpanjangan apakah masih tetap dengan nama developer. “Perizinan hunian vertikal lebih rumit dari tipe hunian lainnya. Hal ini yang harus dikuasai oleh aparatur perizinan di Kabupaten Bogor”, tambahnya.(rido/ice)
Diberdayakan oleh Blogger.