header_ads

Linguaphone.id

Yuddy Krisnandi: Akuntabilitas Pemerintah Harus Berorientasi Hasil

Yuddy Krisnandi: Akuntabilitas Pemerintah Harus Berorientasi Hasil 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Krisnandi mengungkapkan bahwa hasil pembangunan harus secara nyata terihat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pemerintahan saat ini harus mempunyai orientasi pada hasil pembangunan (result oriented government), bukan hanya dilihat dari laporan, prosedural, dan serapan anggaran yang baik saja. Yang ke depan harus dilakukan adalah orientasi hasil dari pembangunan bukan pada prosedural," ujar Yuddy dalam acara yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Jl. Tamansari Kota Bandung, Jumat (12/2/2016).

Pada kesempatan ini, Kementerian PAN RB juga kembali menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) kepada 156 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. 

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang hadir pada kesempatan ini. Wagub menyampaikan apresiasinya kepada Walikota Bandung dan Walikota Sukabumi yang telah mendapat predikat A dan BB, serta mengharapkan penghargaan tersebut bisa menjadi inspirasi khususnya bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat dan umumnya bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Indonesia.

"Berdasarkan evaluasi dari Kementerian PAN RB atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menunjukan peningkatan yang signifikan. Apabila beberapa tahun sebelumnya progres peningkatan pada kisaran 1 sampai dengan 4 point, maka pada tahun yang terakhir progres peningkatannya mampu mencapai lebih dari 6 point,” jelas Wagub dalam sambutanya.

Wagub Jabar mengatakan Pemprov Jawa Barat akan terus berkomitmen untuk memperbaiki berbagai hal yang direkomendasikan, sehingga Jawa Barat mampu untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel demi tercapainya visi Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua.

"Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya, setelah mulai berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Substansi evaluasi AKIP ini sejalan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, serta Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, seperti PP No. 8 tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah," paparnya.

Disebutkan pula, Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 tahun 2014 juga telah mengamanatkan kepada Kementerian PAN RB untuk melakukan koordinasi pengevaluasiaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dijelaskan dalam Pasal 29 (5) Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN RB mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi yang dilakukan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Inspektorat Instansi. Sementara pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja disusun bersama-sama dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemendagri.

Turut hadir pada acara ini Unsur FKPD Jawa Barat, Staf Ahli dan jajaran Kementerian PAN RB, para Bupati/Walikota se-Jawa Barat, para Bupati/Walikota se-wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Banten, Jawa Tengah, dan Kalimantan, serta para tamu undangan. (Rilis)


Diberdayakan oleh Blogger.