header_ads

Linguaphone.id

WALHI Jabar: Stop Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Kereta Cepat Jakarta Bandung Terkesan Proyek Dipaksakan. 

WALHI Jawa Barat melalui rilisnya menyatakan Stop Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Hal ini dinyatakan menyusul sikap dan tanggapan parlemen, pejabat, pakar dan publik lainnya yang menolak dan mempertanyakan urgensi, legalisasi dan dampak akibat proyek pembangunan kereta cepat serta menilai proyek pembangunan kereta cepat bermasalah. Pemerintah (Presiden RI) tetap saja bersikeras akan melanjutkan proyek ini secara terang dibuat dan dijalankan tergesa-gesa dan melabrak banyak aturan.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadab Ramdan menjelaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo dan kabinetnya yang akan tetap melanjutkan proyek ini menunjukan bahwa pemerintah tidak mendengar dan mengabaikan aspirasi rakyatnya. Dadan Ramdan mengatakan proyek percepatan pembangunan kereta cepat telah melanggar sejumlah aturan diantaranya Undang-Undang Perkeretapian, Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta aturan-aturan lainnnya.

Sejak awal, Walhi Jawa Barat sudah menyatakan tidak setuju karena proyek yang dijalankan bisnis to bisnis ini sudah menyalahi aturan, dari aspek hukum lingkungan hidup, jelas proyek ini telah melanggar mekanisme dan prosedur Amdal dan Izin lingkungan dan pelibatan publik dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup, Kata Dadan Ramdan.

Dadan Ramdan menambahkan, proyek kereta cepat ini sarat kepentingan politik demi memenuhi ambisi pribadi dan segelintir orang, kebijakan dalam perpres no 107 tahun 2016 dibuat demi memenuhi kepentingan bisnis pemerintah dan pengusaha Cina di Indonesia. Tidak ada urgensi percepatan pembangunan kereta cepat di Jakarta- Bandung, proyek kereta cepat tidak ada dalam rencana jangka menengah nasional (RPJMN) 2014-2019.  Proyek ini murni demi bisnis investor/pengusaha China, bukan demi kepentingan publik dan negara Indonesia.

Dadan Ramdan menjelaskan bahwa dampak proyek pembangunan kereta cepat beserta dengan TOD (transit oriented development) di 3 titik yaitu Karawang, Walini dan Tegaluar akan mengalihfungsi lahan yang terkena proyek langsung. Jalur kereta akan mengalihfungsi lahan sekitar 980 Ha lahan pemukiman, hutan, sawah, perkebunan dan ladang, menggusur sekitar 2570 KK dan 3500 rumah dan bangunan.  Pembangunan TOD akan mengalih fungsi lahan sebagai berikut sekitar 1270 ha kawasan perkebunan di Kawasan Walini, Sekitar 210 Ha lawan sawah produktif di Karawang dan sekitar 430 ha lahan sawah dan tempat parkir air di Tegal Luar Kabupaten Bandung.

Bukan hanya dampak langsung ketika proyek itu berlangsung, dampak turunan dari pembangunan kereta cepat ke depan juga jauh lebih besar dan berbahaya, menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup yang mengerikan, dampak turunan proyek kereta cepat akan mendorong alih fungsi lahan-lahan besar-besaran ke depan baik di wilayah karawang maupun di Cekungan Bandung. Di karawang, pembangunan properti dan bandara akan mengalihfungsi lahan sawah dan pemukiman mencapai 10.000 ha, di Walini, pengembangan kota Baru Walini akan mengalihfungsi lahan dan mengusur pemukiman warga mencapai 3000 ha, serta alih fungsi lahan di kawasan Gedebage dan Tegaluar untuk property dan industri bisa mencapai 5000 ha, Kata Dadan Ramdan. (als)

Diberdayakan oleh Blogger.