header_ads

Linguaphone.id

Menteri PAN Langkahi Kewenangan Jokowi

Legislator Sebut Menteri PAN RB Yuddy Bikin Ulah Menambah Musuh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dipimpin Yuddy Chrisnandi dianggap mencari sensasi dan mencari popularitas yang belakangan ternyata melangkahi kewenangan Presiden RI.

MenPAN RB juga pernah mengintruksikan apartur di Jawa Barat, melalui pertemuan Humas se Jawa Barat di Gedung Sate pada pertengahan bulan Maret 2015 silam, untuk tidak melakukan order iklan dengan alasan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bahkan dirinya semakin "rajin" melakukan penilaian kinerja menteri, hal tersebut hanya sebatas masukan kepada presiden untuk melakukan evaluasi.

Hal ini memicu PDI Perjuangan sebagai partai pengusung mendukung dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan efektifitas kerjanya. PDI Perjuangan hanya berkepentingan bagaimana DPR memberi dukungan pada pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo, diantaranya mendorong bagaimana pemerintah meningkatkan efektivitas dan meningkatkan kinerjanya. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan evaluasi kinerja kementerian dan lembaga merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo sepenuhnya. "Pada tata pemerintahan kita, menilai kinerja menteri itu kewenangan Presiden. DPR pun tidak ada kewenangan menilai untuk menjatuhkan menteri," ujar Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, kemarin.

Dirinya berpendapat, menteri merupakan pembantu presiden dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari, sesuai dengan tugasnya. Sehingga posisi menteri sama kuat, dan tidak dapat saling menjatuhkan.


Dalih Menpan Dihadapan Publik 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengevaluasi seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan evaluasi yang dilakukan setiap tahun, bertujuan mendorong perbaikan kinerja setiap kementerian dan lembaga. 

Dia menegaskan hasil evaluasi dapat dipertanggung jawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan tersebut, hingga bagaimana ukuran keberhasilan dari setiap perencanaan. Sebab, evaluasi ini turut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pusat Statistik.Evaluasi Menteri Kewenangan Presiden  (red/cnn/sindo/merdeka)

Diberdayakan oleh Blogger.