header_ads

Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor

KOMITE PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
KABUPATEN BOGOR 

Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bogor

Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan, tetapi juga atas dukungandan partisipasidari masyarakatnya.  Berpartisipasi dalam pembangunan berarti  berperanserta  atau melibatkan diri dalam proses pembangunan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap memanfaatkan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mempunyai nilai penting karena merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Di dalam konsep good governance, sinergi antara 3 pilar, yakni pemerintah, masyarakat madani (civil society), dan dunia usaha, mutlak harus terwujud. Suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan kemitraan yang setara dan sinergis. Jaringan dan kemitraan akan terbangun dengan baik bila prinsip-prinsip good governance, seperti kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti dapat dilaksanakan.

Bappeda sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang mempunyai peran strategis dalam mengawal pencapaian visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia sangat berkepentingan untuk membangun jaringan dan kemitraan yang setara dan sinergis tersebut.   Pada kenyataannya pencapaian visi kabupaten termaju merupakan tugas berat yang tidak mungkin diemban dan diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor secara sepihak. Namun perlu dukungan dan partisipasi yang besar dari  masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkannya.

Selain itu, kebutuhan akan adanya sebuah wadah yang dapat menghimpun pemikiran para pakar (lembaga tink tank) makin dirasakan. Kontribusi pemikiran dari para pakar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bappeda.  Dengan demikian, tuntutan masyarakat akan hadirnya produk-produk perencanaan yang dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan yang semakin kompleks pun terpenuhi.  Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuklah  Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor.  Komite ini merupakan wadah non struktutral yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 050/95/Kpts/Per-UU/2015 tentang Pembentukan Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor.


I. Pembentukan Komite Perencana     
Pembentukan Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor dilandasi oleh maksud-maksud sebagai berikut: 
  • Menghimpun pemikiran para pakar yang bersumber baik dari dari penelitian akademis yang ditransformasikan menjadi kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor. 
  • Menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati Bogor melalui Kepala Bappeda dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.

Sedangkan tujuan pembentukan Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: 
  • Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bappeda  untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan produk perencanaan yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. 
  • Meningkatkan partisipasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor.
Susunan personalia Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

Pengarah : Bupati Bogor dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Bogor      
Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kabupaten Bogor
Anggota :
  1. Dr. Ir. Ricky Avenzora, M.Sc.F (Akademisi dari Institut Pertanian Bogor)
  2. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr (Akademisi dari Institut Pertanian Bogor)
  3. Dr. Mukhamad Najib, S.TP, MM (Akademisi dari Institut Pertanian Bogor)
  4. Dr. Ir. Djuara Lubis, MS (Akademisi dari Institut Pertanian Bogor)
  5. Dr. Rasidin Karo Karo Sitepu, SP, M.Si (Pengamat Kebijakan Publik)
  6. Alfian Mujani, S.F. (Pengamat Kebijakan Publik)
  7. Sibarani Sofian, MUDD, B.Arch, LEED AP (Praktisi/Pakar Urban Design and Planning)
  8. Ir. Iwan Prijanto, MM, GP (Praktisi/Pakar Urban Transit)
Anggota ex officio :
  1. Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bogor
  2. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial pada Bappeda Kabupaten Bogor
  3. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Bogor
  4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
  5. Kepala Bidang Penelitian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Bogor

II. Program Kerja Komite Perencana 

Demi tercapainya efisiensi dan efektifitas, program kerja Komite Perencana tahun 2016 difokuskan pada 3 isu strategis yang membutuhkan pemikiran seluruh anggota komite untuk penanganan, pencapaian dan pengembangannya.  Tiga isu strategis itu adalah sebagai berikut: 

Situ Front City
Situ Front City merupakan konsep strategi pembentukan identitas daerah untuk memperkuat citra dan karakter kota Cibinong Raya dengan poros atau arah orientasi waterfront(Situ front). Dalam konsep ini, situ akan dikembangkan sebagai jantung kota (the heart of the city) dimana layout kota akan berorientasi situ. Kawasan aplikasi konsep Situ Front Cityakan berperan sebagai pusat ruang terbuka hijau, pusat kegiatan outdoormasyarakat (public open space), area pengembangan sarana rekreasi dan wisata, serta area fasilitas infrastruktur publik. Selain itu, penataan situ menjadi bentuk konservasi untuk merawat fungsi ekologis situ sebagai kawasan resapan dan kantung air. Keberadaan situ yang tertata dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas lanskap Cibinong Raya yang juga akan memberikan dampak positif pada peningkatan nilai ekonomi dan sosial Kabupaten Bogor.

Sebagai langkah awal dalam merancang penataan kota Cibinong Raya dengan konsep Situ Front City, akhir tahun 2015 Bappeda telah melaksanakan Lomba Desain Penataan Kawasan Situ Pemda, Situ Kabantenan, dan Situ Cikaret dengan menonjolkan potensi alam, budaya, maupun pengembangan bisnis di Cibinong Raya.

Setelah diperoleh prototipe desain penataan kawasan situ, langkah selanjutnya adalah penyempurnaan konsep yang mendukung proses implementasi secara bertahap di lapangan.  Pada tahap ini perlu masukan berbagai ide dan pemikiran dari pemangku kepentingan agar konsep ini bisa diwujudkan. 

Transit Oriented Development (TOD)
Pada tahun 2015, setiap hari lebih dari 1,2 juta orang melakukan perjalanan di wilayah Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut sebanyak 148.000 orang adalah pengguna KRL Commuter Line Bogor-Jakarta-Bogor. Sementara sisanya dilayani oleh 6.797 angkutan kota, 16.556 kendaraan pribadi roda empat, 10.533 bus dan 12.744 truk.

Angka-angka tersebut tak ayal menciptakan beberapa titik kemacetan di Kabupaten Bogor. Titik-titik kemacetan kini tidak hanya terjadi di kawasan Cibinong Raya sebagai pusat pemerintahan atau kawasan Puncak saja yang selama ini sudah dikenal sebagai daerah macet, tapi sudah menyebar ke daerah Leuwiliang, Ciomas, Parung dan jalur Sukabumi mulai dari Ciawi, Caringin sampai Cigombong.

Berbagai upaya sudah dan tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi masalah tersebut.  Salah satunya dengan mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD). TOD merupakan pola pembangunan tata kota yang terintegrasi antara kawasan perumahan dengan kawasan komersial dengan memaksimalkan akses ke transportasi umum. Dengan demikian perjalanan akan didominasi dengan menggunakan angkutan umum yang terhubungkan langsung dengan tujuan perjalanan.

Ada beberapa TOD yang akan dikembangkan yaitu TOD Susukan dan Pabuaran, TOD Gunung Putri, TOD Sentul Sirkuit dan TOD Cibanon.  Namun, untuk mewujudkan konsep ini perlu kajian lebih mendalam dari berbagai latar belakang keilmuan sehingga lahir kebijakan yang mampu mengakomodasi bermacam kepentingan stakeholders. Seperti halnya konsep Situ Front City, konsep ini pun perlu masukan ide dan pemikiran dari Komite Perencana untuk penyempurnaan dan pengembangan sehingga bisa segera diwujudkan.

Anugrah Pangripta Nusantara merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah secara berjenjang bagi daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD secara baik berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Penghargaan ini diberikan dengan tujuan dapat memberikan dorongan semangat bagi daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan dan memperkuat kemitraan dalam perencanaan pembangunan.

Titik berat penilaian (1) Konsistensi  Perencanaan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, (2) Konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan dan (3) Inovasi proses perencanaan serta kebijakan/program pembangunan.

Bagi Bappeda Kabupaten Bogor Pencapaian Anugrah Pangripta Nusantara merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditargetkan minimal satu kali dalam periode Renstra 2013-2018. Pada tahun 2015 dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2016 yang disusun Bappeda masuk kualifikasi 10 besar.  Di tahun 2016 pencapaiannya harus lebih tinggi lagi.  Dengan mempertimbangkan berbagai keunggulan sumber daya yang dimiliki, masuk kualifikasi 3 besar menjadi target yang sangat realistis.   Komite Perencana diharapkan dapat mendorong pencapaian target tersebut.


III. Target Pencapaian Komite Perencana

     
Secara umum keluaran yang diharapkan dari Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: 
  • Terhimpunnya pemikiran para pakar yang bersumber dari baik penelitian akademis maupun pengalaman empiris yang ditransformasikan menjadi kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor. 
  • Tersusunnya rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati Bogor melalui Kepala Bappeda dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.
Sedangkan hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut: 
  • Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bappeda  untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan produk perencanaan yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. 
  • Meningkatnya partisipasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor.
Tahun 2016 merupakan tahun keduamasa kerja Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor.  Eksistensi komite ini masih dalam proses mencari bentuk yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diharapkan.  Oleh karena itu, sumbang saranberbagai pemangku kepentingan menjadi bahan yang sangat berharga bagi penyempurnaan lembaga non struktural ini di masa yang akan datang.

Bagaimana pun pembentukan wadah yang menampung berbagai pemikiran akademik dan menjadi tempat bertemunya berbagai pemangku kepentingan pembangunan ini dapat dilihat sebagai bentuk konkrit komitmen Bappeda  untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif sejalan dengan visi dan misi yang diemban oleh Bappeda. (Adv)

.
Diberdayakan oleh Blogger.