Header Ads

BKP5K Kabupaten Bogor

PUBLIKASI KINERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 
(BKP5K) KABUPATEN BOGOR 

“ RAIH PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI UKPP BERPRESTASI UTAMA BIDANG PERTANIAN, BKP5K INTENSIF OPTIMALKAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA BAGI MITRA KERJA DAN UNSUR MASYARAKAT PEMANFAAT LAINNYA ”


Penyelenggaraan serangkaian seleksi, verifikasi dokumen beserta aplikasinya di tingkat wilayah binaan, dan penganugerahan Abdibaktitani oleh Kementerian Pertanian RI, bertujuan guna lebih memacu prestasi kinerja UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) khususnya di bidang pertanian, untuk lebih meningkatkan kuantitas yang tetap diiringi dengan kualitas kinerja, agar segenap proses pembangunan dapat lebih terasa manfaat serta dampaknya bagi masyarakat pemanfaat khususnya pelaku utama dan pelaku usaha, guna mengupayakan diri, keluarga dan kelembagaannya dalam mencapai kondisi berdaya dan sejahtera secara berkesinambungan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian, menjelaskan bahwa apresiasi yang diberikan merupakan sebuah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Menteri Pertanian RI kepada UKPP Berprestasi di bidang pertanian yang telah menerapkan Pelayanan Prima (Berkualitas, Cepat, Mudah, Terjangkau dan Terukur). Disamping itu, merupakan langkah strategis dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan stimulus atau motivasi, semangat perbaikan dan inovasi pelayanan serta mengetahui gambaran kinerja yang objektif dari unit pelayanan. 

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, setiap UKPP mengacu pada Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan memenuhi beberapa azas umum pemerintahan yaitu : Kepentingan umum; Kepastian hukum; Kesamaan hak, Keseimbangan hak dan kewajiban; Keprofesionalan; Partisipatif, Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; Keterbukaan; Akuntabilitas; Fasilitasi dan perlakuan khusus bagi kelompok renta; Ketetapan waktu; serta Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 

Pada tahap implementasinya, Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan, dijadikan sebagai acuan bagi BKP5K di dalam menetapkan Standar Pelayanan bidang ketahanan pangan serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 

Adapun jenis pelayanan BKP5K berupa pelayanan jasa/administrasi, yang merupakan pelayanan yang diberikan oleh UKPP Bidang Pertanian dimana produk akhirnya dikelompokkan ke dalam jasa pelatihan, bimbingan teknis kesehatan hewan dan lainnya. Oleh karena itu, Standar Pelayanan yang diajukan di dalam segenap proses penilaian Abdibaktitani berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKP5K Nomor 050/184/Kpts/BKP5K/V/2015 yaitu : Pelatihan Penyuluhan Pertanian Swadaya (PPS); dan Pelatihan Pendukung Peningkatan Produksi Peternakan bagi Pelaku Utama. 

Persyaratan Penilaian Bagi UKPP Pemerintah Daerah yaitu mempunyai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setidaknya sebesar 75,00 (Baik), yang metodologinya mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran IKM di Lingkungan Kementerian Pertanian RI atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan berbagai prestasi kinerja yang telah ditorehkan bersama mitra kerja, hasil SKM BKP5K pada tahun 2013 sebesar 81,29 (Sangat Baik) dan tahun 2014 sebesar 83,74 (Sangat Baik). 

Kriteria penilaian meliputi aspek yang didayagunakan di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu : 
  1. Motto dan Maklumat Pelayanan, dengan motto BKP5K yaitu “DISIPLIN” : Datang tepat waktu; Isi absensi kehadiran; Siapkan materi kegiatan; Isi kegiatan yang berhasil guna; Patuh pada aturan tata tertib; Laporan pada atasan; Instruksi segera laksanakan; dan Norma jangan dilanggar 
  2. Penerapan Standar Pelayanan 
  3. Pengakuan Manfaat UKPP Bagi Pemangku Kepentingan 
  4. Inovasi Pelayanan Publik 

Dalam prosesnya, tata cara penilaian yang ditempuh dan merupakan representasi dari seleksi yang cukup detail dan akurat, melalui beberapa tahapan di berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari kabupaten, provinsi hingga pusat, guna memperoleh UKPP yang benar-benar dapat mewakili kehadiran pemerintah bagi segenap masyarakat Indonesia, sebagaimana terurai di bawah ini. 

Penilaian Tahap I dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, dengan hasil bahwa BKP5K layak untuk diajukan ke tingkat Provinsi Jawa Barat. 

Penilaian Tahap II dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan hasil bahwa BKP5K layak untuk diajukan ke tingkat nasional. Pada tahap ini, proses selanjutnya meliputi Verifikasi Dokumen dan Ekspose Seleksi Kinerja oleh Kepala BKP5K yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung A Lantai III Kementerian Pertanian RI Jl.Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Jakarta Selatan pada tanggal 11 Agustus 2015. 

Penyampaian Ekspose Seleksi Kinerja oleh Bapak drh. H. Soetrisno, MM 

Setelah itu dilanjutkan dengan tahap Verifikasi Penilaian Lapangan, dimana berdasarkan hasil penilaian pada tahap ini BKP5K ditetapkan memenuhi syarat untuk mengikuti Ekspose Kualitas Pelayanan Publik  pada tahap selanjutnya. 

Penilaian Tahap III dilakukan oleh Tim Penilai dari Kementerian Pertanian RI, yang terdiri dari perwakilan Eselon I di Kementerian Pertanian RI sesuai bidang pelayanan UKPP, dimana Ekspose Kualitas Pelayanan Publik BKP5K dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2015 di Hotel Aston Tropicana Bandung. 

Penyampaian Ekspose Kualitas Pelayanan Publik oleh Bapak drh. H. Soetrisno, MM 

Berdasarkan hasil penilaian, Tim Penilai Kementerian Pertanian RI mengusulkan kepada Menteri Pertanian RI untuk menetapkan UKPP Berprestasi Bidang Pertanian sebagai penerima penghargaan Abdibaktitani yang salahsatu diantaranya adalah BKP5K Kabupaten Bogor. 

Setelah melalui berbagai tahapan yang cukup menguras segenap sumberdaya pada rentang waktu yang tidak sebentar ini, maka pada tanggal 30 Nopember 2015 bertempat di Kementerian Pertanian RI BKP5K selaku perwakilan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menerima penghargaan Abdibaktitani dari Kementerian Pertanian RI berupa Plakat (kategori nilai kinerja pelayanan : 81 – 90) dengan predikat UKPP Berprestasi Utama dengan nilai kinerja pelayanan sebesar 88,81 (Baik), sebagai motivasi di dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada mitra kerja dan unsur masyarakat lainnya. 

Tentunya tidak hanya berhenti pada tahap itu, pasca dianugerahi penghargaan Abdibaktitani BKP5K langsung merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang lebih aplikatif guna makin mengoptimalkan lagi prestasi kinerja yang telah diraih, melalui penajaman locus and focus skema implementasi program dan kegiatan bidang urusan ketahanan pangan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat baik pada tahun 2016 sebagai bentuk perencanaan pembangunan jangka pendek, hingga tahun 2018 sebagai bentuk perencanaan pembangunan jangka menengah, dan hingga tahun 2025 sebagai bentuk perencanaan pembangunan jangka panjang. 

Hal tersebut diatas dilakukan agar keberlanjutan program dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan, manfaat dan dampaknya bagi kualitas personal beserta keluarga dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai mitra kerja pembangunan sekaligus unsur masyarakat lainnya dapat terasa secara berkesinambungan. 

Pemberian Penghargaan Abdibaktitani oleh Menteri Pertanian RI Bapak Dr. Ir. H. A. Amran Sulaiman, MP 

 .
drh. H. Soetrisno, MM
Kepala BKP5K Kab.Bogor



21/12/2015
21/01/2015

Diberdayakan oleh Blogger.