header_ads

Linguaphone.id

Pelayanan Prima PBB P2 Dispenda Kabupaten Bogor

Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan 
Dan Perkotaan (PBB P2) 

DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN BOGOR 
 .

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Bogor, dibentuk berdasarkan peraturan DaerahKabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang pembentukan, Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Secara teknis Dinas Pendapatan daerah memungut pajak daerah yang diamanatkan dalam UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelayanan Pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor meliputi pemungutan 10 jenis pajak dan salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). 

Pajak Bumi dan Bangunan  Pedesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkanoleh orang pribadi atau badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. 

Wajib pajak PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah, sedangkan yang menjadi obyek  PBB P2  adalah  Bumi dan/ atau Banguanan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor pedesaan  dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

Dinas Pendapatan Daerah saat ini melayani 14 pelayanan PBB P2 yaitu :
- Pelayanan Permohonan Pendaftaran WP baru.
- Pelayanan Permohonan Mutasi
- pelayanan Permihonan  Mutasi SPPT
- Pelayanan Keberatan
- Pelayanan Permohonan pengurangan
- Pelayanan Permohonan Keringanan
- Pelayanan Permohonan penghapusan ketetapan pajak
- Pelayanan Permohonan penghapusan sanksi administrasi
- Pelayanan Permohonan pengurangan sanksi administrasi
- Pelayanan Permohonan pembatalan ketetapan yang tidak benar
- Pelayanan Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Pelayanan Permohonan pembebasan pajak
- Pelayanan Permohonan pembetulan
- pelayanan Permohonan data tunggakan

Pelayanan permohonan mutasi baik sebagian maupun seluruhnya tergolong yang paling banyak diajukan oleh masyarakat. Permohonan mutasi diajukan apabila terdapat perubahan data obyek pajak dan/atau subyek pajak disebabkan adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang menimbulkan peralihan hak atas tanah dan bangunan. 

Kepada masyarakat yang melakukan transanksi atau mengalami peristiwa hukum yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dihimbauuntuk segera mengajukan permohonan mutasi baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran PBB P2maupun dalam pengurusan status hukum atau alas hak atas tanah dan bangunan , dan bagi Dispenda sendiri dapat mendorong tertib administrasi pemungutan PBB P2.

Permohon mutasi sebagian dilakukan apabila peralihan hak atas tanah  dan/atau bangunan hanya terjadi terhadap sebagian objek yang terdapat pada SPPT awal (Pemecahan atau Penggabungan), sedangkan mutasi seluruhnya diajukan apabila peralihan hak atas tanah dan/atau  bangunan terjadi terhadap seluruh objek yang terdapat pada SPPT awal. Pemohon mutasi diajukan kepada Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan persyaratan-persyaratan antara lain : 
1. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
2. Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasadalam hal dikuasakan
3. Fotocopy SPPT.
4. Fotocopy SSB / SSPD BPHTB Yang Sudah Tervalidasi 
5. Nomor Telpon / HP yang dapat dihubungi
6. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah dan / atau Bangunan.
  • Fotocopy Sertifikat / Akte Jual Beli / Risalah Lelang / Akta Waris /Akta Hibah/ SK Pengadilan/akad Kredit atau;
  • Fotocopy Surat Pernyataan / Keterangan Jual Beli / Hibah / Waris Oper Garap + Asli Surat. Pengantar dari Desa yang Memuat Keterangan Tidak Sengketa, Atau
  • Asli Surat Kepemilikan Tanah + Asli Surat Pengantar Desa
  • Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

7. Dokumenlain apabila diperlukan. 
Jika Permohonan mutasi telah lengkap dan memenuhi syarat akan diproses sesuai ketentuan dalam jangka waktu selambatnya 14 hari.Sedangkan jika permohonan tidak lengkap maka tidak dapat diproses dan berkas akan dikembalikan kepada pemohon, namun Wajib Pajak masih dapat mengajukan kembali permohonan mutasi bila telah melengkapi persyaratan. (Adv)


14/12/2015
14/01/2016



Diberdayakan oleh Blogger.