header_ads

Linguaphone.id

Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 

PUBLIKASI KINERJA 
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH 
KABUPATEN BOGOR  
Tahun 2015 


Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Sesuai dengan tugas pokok DPKBD maka visi DPKBD yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional”. Selain itu DPKBD juga memiliki tanggung jawab dalam upaya menciptakan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia, melalui salah satu pencirinya yaitu Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Upaya DPKBD dalam mewujudkan WTP yaitu dengan melakukan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel. Namun demikian upaya pencapaian WTP bukanlah semata-mata hanya menjadi tugas DPKBD tetapi perlu peran serta seluruh SKPD untuk melakukan proses pengelolaan keuangan dan barang daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria : kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Salah satu kriteria opini WTP yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dimana pada Tahun 2015 ini merupakan tahun pertama penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat kedua peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor selaku entitas pelaporan telah melakukan langkah-langkah antara lain : telah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai acuan pelaksanaan implementasi akuntansi berbasis akrual; melaksanakan Bimbingan Teknis bagi para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), petugas akuntansi, dan bendahara SKPD; mengubah aplikasi penatausahaan dan pelaporan SIPKD R IV menjadi R VI berbasis akrual; menyusun laporan keuangan dengan pendampingan dari BPKP Perwakilan Jawa Barat dan tenaga ahli dari perguruan tinggi; penyempurnaan aplikasi pengelolaan barang daerah (ATISIBADA) yang mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual; serta melakukan pembinaan terhadap Pengelola Barang SKPD dan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada seluruh Kepala UPT. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung terhadap terciptanya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel.

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2015 maka dilaksanakan Sosialisasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada tanggal 8 September 2015 yang diikuti oleh PPK SKPD dan petugas akuntansi dari 38 Dinas/Badan/Kantor. Narasumber pada acara tersebut yaitu DR. Irwan Taufik Ritonga (Tim UGM Yogjakarta) yang betujuan memberikan keseragaman pemahaman mengenai Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan menekankan penyusunan Restatement Neraca.

Tahun 2015 merupakan tahun ketiga Pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan aplikasi SIPKD dalam percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah namun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2015 maka aplikasi SIPKD menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan mengembangkannya menjadi SIPKD versi VI.

Dalam upaya pemantapan dan persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 maka dilaksanakan Bimbingan Teknis SIPKD Rilis VI kepada para pengguna aplikasi berjumlah 278 orang yang berasal dari 39 badan/dinas/kantor dan 40 kecamatan, yang terbagi dalam 4 gelombang terdiri dari :
  • Gelombang I : tanggal 1-2 Desember 2015 peserta berjumlah 72 orang
  • Gelombang II : tanggal 3-4 Desember 2015 peserta berjumlah 50 orang
  • Gelombang III : tanggal 7-8 Desember 2015 peserta berjumlah 76 orang
  • Gelombang IV : tanggal 10-11 Desember 2015 peserta berjumlah 80 orang

Kegiatan Bimtek tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, Drs. H. Rustandi, M.Si dengan harapan agar para peserta pelatihan siap dan mampu dalam menjalankan tugas penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengguna aplikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dalam menyajikan Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasinal (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta menunjang DPKBD sebagai entitas pelaporan dalam menyusun atau menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain itu Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bogor dengan peserta sebanyak 212 orang yang terdiri dari Kepala UPT dan Kasubag Umum dan Kepegawaian yang memiliki UPT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dilaksanakan pada tanggal 24-25 Nopember 2015 di Ruang Rapat Utama DPKBD. 

Pelaksanaan Sosialisasi dibagi menjadi 2 Gelombang yaitu Gelombang I (24 Nopember 2015) dengan peserta sebanyak 105 orang yang terdiri dari : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (3 orang) dan Kepala UPT sebanyak 102 orang yang berasal dari Dinas Pendidikan (42 UPT), Dinas Kesehatan (42 UPT), dan Dinas Bina Marga dan Pengairan (18 UPT). Gelombang II (25 Nopember 2015) dengan peserta sebanyak 107 orang yang terdiri dari : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (13 orang) dan Kepala UPT yang berasal dari DKP (7 UPT), DTBP (3 UPT), DESDM (3 UPT), Distanhut (20 UPT), Disnakan (12 UPT), DLLAJ (3 UPT), Diskoperindag (1 UPT), Dispenda (20 UPT), Disnakertransos (1 UPT), Dispora (1 UPT), BLH (1 UPT), BKP5K (12 UPT), dan BPPKB (10 UPT).

Adanya sosialisasi ini diharapkan agar Kepala UPT memahami mengenai pengelolaan barang serta tugas dan tanggung jawabnya selaku kuasa pengguna barang. Selain itu diharapkan terjadi integrasi pelaporan antara UPT, SKPD, dan DPKBD selaku Pembantu Pengelola Barang sehingga data barang milik daerah yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya penyajian nilai aset dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan catatan yang ada pada masing-masing SKPD. Dan Neraca ini merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan diaudit oleh BPK dalam memberi Opini atas kewajaran penyajiannya. 

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual tidak hanya terbatas pada tataran teknis namun juga pada tataran pimpinan SKPD yaitu dengan melaksanakan Sosialisasi Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkup Kepala SKPD dengan menghadirkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Bupati Bogor, pada tanggal 26 November 2015 bertempat di Ruang Rapat Bupati Bogor.

Sosialisasi kepada Kepala SKPD dianggap penting karena Kepala SKPD selaku entitas akuntansi harus mempunyai komitmen dalam melaksanakan kewajiban penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual Tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 71/2010 dan Permendagri Nomor 64/2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Semoga upaya yang dilakukan dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional disertai semangat dan komitmen dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan Visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. (Adv)

01/12/2016

Diberdayakan oleh Blogger.