header_ads

Linguaphone.id

Sosialisasi Peraturan Pertambangan UU 23/2014

Pelaku pertambangan dan aparatur perlu memahami dinamika perubahan peraturan UU.  

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Pertambangan Bagi Pelaku Usaha Pertambangan Dan Aparatur Pemerintah se- Kabupaten Bogor Tahun 2015.

Kegiatan selama dua hari yang diikuti seratus pelaku usaha pertambangan dan aparatur pemerintahan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor, Ir.Drs. Ridwan Syamsudin, M.Si, bertempat di aula kantor Dinas ESDM Kabupaten Bogor, Rabu (26/11/2015). 

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pertambangan Umum Dinas ESDM Kabupaten Bogor, Aljon Arbetus, MS.,M.Si menjelaskan tujuan sosialisasi agar pelaku usaha pertambangan dan aparatur mengetahui dan memahami dinamika perubahan peraturan terkait usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor dewasa ini. 

"Dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan salah satu amanat mengalihkan kewenangan penerbitan perizinan tambang dari kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Propinsi," jelasnya. (Dwitama) 


AGENDA SOSIALISASI PERATURAN PERTAMBANGAN 
BAGI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DAN APARTUR  PEMERINTAH
Rabu – Kamis, 25-26 November 2015
Ruang Aula Dinas ESDM Kabupaten Bogor

Waktu
Acara / Topik Sosialisasi
Narasumber
Pembwa Acara / Moderator
Rabu, 25 November 2015
8:30-9:00
Pembukaan
Kepala Dinas ESDM
Kabupaten Bogor
Achmad Dien, S.Sos
9:01-10:15
Tata cara penetapan wilayah pertambangan (WP), wilayah usaha pertambangan (WUP), dan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) serta persyaratan permohonan WIUP
Dinas ESDM
Provinsi Jawa Barat
Aljon AM Simbolon M.si
10:16-10:45
Rehat


10:46-12:00
Tata cara penerbitan dan persyaratan permohonan izin usaha pertambangan operasi porduksi (IU-OP) dan perpanjangan IUP-OP
Dinas ESDM
Provinsi Jawa Barat
Ir. Asep Sulaeman
12:01-13:00
Ishoma


13:01-14:30
Tata cara penerbitan dan persyaratan permohonan IUP Pengangkutan dan penjulan, izin usaha jasa pertambangan (IUJP), dan surat keterangan terdaftar (SKT)
Dinas ESDM
Provinsi Jawa Barat
Ir. Asep Sulaeman
14:31-15:00
Rehat


15:01-16:30
Prosedur operasi standar (SOP) penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP),SOP penerbitan izin usaha pertambangan eksplorasi (IUP-E), izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dan perpanjangan IUP-OP serta perangkat peraturan tingkat daerah yang mengatur
BPMPT
Provinsi Jawa Barat
Ir. Asep Sulaeman
Kamis, 26 November 2015
9:01-10:15
Peraturan perundangan terkait PBB pertambangan serta tata cara perhitungan, penetapan dan penyetorannya
Kantor pelayanan pajak
Pratama Ciawi
Aljon AM Simbolon M.si
10:16-10:45
Rehat


10:46-12.00
Peraturan perundangan terkait pajak pertambahan nilai (PPN) komoditas tambang dan pajak penghasilan (PPh) perusahaan pertambangan serta tata acara perhitungan, penetapan dan penyetoran nya
Kantor pelayanan pajak
Pratama Ciawi
Aljon AM Simbolon M.si
12:01-13:00
Ishoma


13:01-14:30
Peraturan perundangan terkait pajak mineral bukan logam dan batuan, tata cara penetapan dan penyetorannya serta terkait harga standar/patokan dan masa waktu penyesuaiannya
Dispenda
Kabupaten Bogor
Aljon AM Simbolon M.si
14:31-15:00
Rehat


15:01-16:30
Peraturan perundangan terkait izin lingkungan,tata cara penerbitan dan persyaratan permohonan izin lingkungan untuk usaha kegiatan pertambangan
BLH
Kabupaten Bogor
Aljon AM Simbolon M.si
16:31-16:45
Penutupan sosialisasi
Kabid Pertambangan Umum
Achmad Dien, S.Sos

Kepala,

        Ir.Drs. RIDWAN SYAMSUDIN, M.Si
                NIP . 195808291990031002
Diberdayakan oleh Blogger.