header_ads

DPR Soroti Persoalan Gurandil Antam

BERITA BOGOR - Kasus Pongkor Bogor, Antam bisa dibentuk Pansus. 

Kunker komisi VII DPR RI ke Antam, Pongkor, Jumat 9 Oktober, dihadiri oleh 6 anggota DPR RI, yaitu Dito Ganinduto (Ketua Tim), Falah Amru, M Nasir, AH Toha, Bambang H dan Adian Napitupulu. kunker tersebut dibicarakan juga masalah Gurandil di Pongkor. Komisi VII juga datangi desa Ciguha, tempat 400 lebih bangunan masyarakat yang di bongkar dan beberapa di bakar.

Dalam pembicaraan dengan Dirut Antam, Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa komisi VII mempertanyakan ada tidaknya surat perintah Pembakaran, jika tidak ada SP sangat bisa dikategorikan pelanggaran HAM. "DPR pertanyakan juga kenapa yang ditangkap hanya masyarakat tapi oknum antam dan bandar besar jual beli emas sejak 20 tahun lalu tidak ada yang ditangkap. Jika kerugian yang dialami Antam sampai Rp 1 Triliun per tahun atau Rp 20 Triliun sejak beroperasi maka pembiaran terhadap bandar besar pencurian itu selama 20 tahun merupakan kejahatan besar," ungkapnya.

Untuk 22 masyarakat yang ditangkap, lanjutnya, maka Komisi VII akan koordinasi dengan Komisi III DPR RI agar hak-hak tersangka termasuk hak menyampaikan penangguhan penahanan bisa diberikan. Adapun terkait upaya pemberdayaan masyarakat maka pihak DPR meminta Antam untuk berkoordinasi dengan Bupati dan ESDM terkait ijin pertambangan Rakyat agar Rakyat tetap bisa tetap mencari emas namun tidak dikejar dan dianggap pencuri.

Berikutnya pihak DPR akan memanggil Dirut dan jajaran Direksi Antam untuk pembicaraan selanjutnya di DPR RI. Jika dalam temuan dari hasil kunjungan kerja ditemukan pelanggaran baik dalam operasional maupun keuangan maka tidak tertutup kemungkinan DPR akan menindaklanjuti sampai pada audit Investigasi maupun pembentukan Pansus seperti Pansus Pelindo atau Panja bersama komisi terkait. (red)


Diberdayakan oleh Blogger.