header_ads

Linguaphone.id

DPR Desak Perumusan RPP Libatkan Buruh

BERITA BOGOR - RPP Pengupahan Harus Libatkan Buruh. 

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar, dalam release, Senin (19/10/2015) menyebutkan DPR RI mendesak pemerintah untuk melibatkan buruh dalam perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.

Pemerintah, atas RPP Pengupahan  harus mendengar masukan dari semua elemen buruh. Pemerintah diminta untuk menunda perumusan RPP Pengupahan karena dinilai kuantitas dan kualitas Komponen Hidup Layak (KHL) harus direvisi.

Hal yang direkomendasikan, tunda perumusan RPP Pengupahan, revisi kuantitas dan kualitas KHL dari 60 item menjadi ke 84 item, berlakukan rasio upah, bukan hanya struktur dan skala upah.

Kondisi eksisting, Rasio upah di Indonesia sangat jomplang yakni 1:100, padahal idealnya 1:10 sampai 1:15 antara upah minimum dan upah maksimum. KHL, ujar Ansyory, tidak dijadikan acuan penetapan upah buruh dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV. hal ini ditengarai akan mengembalikan rezim upah murah. (Rilis)


Diberdayakan oleh Blogger.