header_ads

Lebaran.id

Peran WNI Dalam Pembangunan Berkelanjutan

BERITA BOGOR - Implementasi SDG Butuh Partisipasi Masyarakat Sipil. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik partisipasi masyarakat sipil dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan (sustainable development goasl/ SDG). Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan sekitar 10 wakil organisasi masyarakat sipil (civil society organization/ CSO) dari Indonesia  di Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia PBB di New York, Jum’at (25/9/2015).

Dalam release  News INFID, Minggu (27/9) disebutkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi. Sepuluh wakil organisasi masyarakat sipil (civil society organization/ CSO) dari Indonesia tersebut juga hadir di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa  yang berlangsung 25-27 September 2015.

Hadir dalam pertemuan dengan Wapres RI Jusuf Kalla itu di antaranya Sugeng Bahagijo, Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Dian Kartika (Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia), Wahyu Susilo (Migrant Care), Haris Azhar (Kontras), Abetnego Tarigan (Direktur Eksekutif Walhi), dan Darmawan (Oxfam Indonesia).

Sugeng Bahagijo menyampaikan SGD adalah versi global rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Jika pemerintah segera mengimplementasi program PBB yang berisi 17 target dan 169 sasaran itu, akan mempercepat pencapaian program pembangunan pemerintah yang tercantum dalam RPJM.

Hanya saja berbeda dengan program program pembangunan milenium (milinieum development goals/ MDG) 2000-2015 ini,  pelaksanaan SDG 2030 menuntut pemerintah lebih terbuka (inklusi) dengan melibatkan masyarakat sipil. Tidak hanya saat  membuat laporan tapi juga menyusun konsep indikator, dan implementasi.

Hariz Azhar menambahkan partnership perlu melibatkan perwakilan dari kelompok marginal seperti perempuan, anak dan masyarakat adat (indigenous people) yang selama ini terabaikan karena SDG mempunyai prinsip no one leave behind. Karena itu, Wakil CSO ini mengusulkan langsung kepada Jusuf Kalla agar pemerintah membentuk sekretariat bersama untuk menghimpun keterlibatan berbagai pihak dalam implementasi SDG. 

Sejalan dengan pemikiran itu, SDG kata Jusuf Kalla tidak mungkin dijalankan tanpa peran serta CSO karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. “Pemerintah dan CSO perlu memikirkan bentuk partnership itu,” katanya. (RILIS)
Diberdayakan oleh Blogger.