header_ads

Desak Satpol PP Tutup Pantipijat

BERITA BOGOR - Panti Pijat Tradsional merebak di Bogor. 

Menyusul pemberitaan yang memuat janji Satpol PP dan Linmas Kabupaten Bogor yang berjanji akan menindak tegas praktik pijat tradisional non kesehatan yang tidak memiliki perijinan pada bulan Ramadhan 1436 Hijriyah, warga mendesak pihak Pemerintah Desa untuk menagih janji. Hal ini diungkapkan Sekretaris Desa Cijujung, Iwan Rustiawan, diruang kerjanya, Rabu (29/7/2015).

"Sudah lama informasi ini dikeluhkan warga yang resah dengan keberadaan panti pijat tradisional di ruko Dua Raja, bahkan sejumlah awak media juga mempertanyakan perijinannya. Secara tegas pihak kami selaku Pemerintah Desa tidak pernah memberikan ijin tertulis maupun lisan atas praktik usaha itu, dan adanya pungutan liar yang diduga dilakukan aparat itu diluar sepengetahuan pihak kami" jelasnya.

Pihaknya berjanji akan menggelar rapat bersama Ketua Rt dan Rw serta tokoh masyarakat setempat terkait keberadaan panti pijat tradisional yang membuka praktik di wilayah kerjanya. "Nantinya, hasil rapat itu akan kami tindak lanjuti berupa surat resmi aspirasi warga yang ditujukan kepada Pak Camat. Sehingga, keberadaan usaha yang rawan praktik asusila itu bisa ditertibkan segera," tegasnya. 

Dilokasi terpisah Kepala Seksi Trantib dan Linmas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Suradi, membenarkan diri telah menerima informasi dari berbagai sumber mengenai keberadaan usaha panti pijat tradisional di ruko Dua Raja yang tidak dilengkapi dengan perijinan yang berlaku. "Kami sudah melaporkan hal ini dengan pihak Markas Komando Satpol PP kabupaten Bogor dan kami masih menunggu intruksi dan siap melaksanakan perintah penertiban," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bariksa Satpol PP Agus Rido pernah berjanji akan bertindak tegas terhadap panti pijat tradisional yang tidak dilengkapi perijinan berupa tindakan penyegelan permanen. Mengenai adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum Satpol PP akan ditindak secara tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat. "Apabila terbukti ada anggota kami yang nakan akan dibebas tugaskan, tapi dugaan ada oknum dari aparat lain menjadi tanggung jawab komandan korps yang bersangkutan," janjinya kepada Berita Bogor. (als) Editor: Alsabili foto Ilustrasi





Diberdayakan oleh Blogger.