header_ads

Linguaphone.id

PROGRAM DINAS TATA BANGUNAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOGOR

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman 
Kabupaten Bogor 


Pembentukan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dalam rangka mendukung tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, yaitu Terwujudnya Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia, dan Misi ke-3 yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 
 .
TUPOKSI Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor
.  

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, indikator atau parameter terwujudnya kabupaten termaju di Indonesia difokuskan pada pencapaian 25 (dua puluh lima) penciri yang dijabarkan pada setiap misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut. Ada 2 (dua) penciri yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yaitu: 1). Bebas rumah tidak layak huni (RTLH); dan 2). Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan wilayah, dengan salah satu indikator yaitu Tersedianya Dokumen RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan). 
 .
 VISI Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor
. 
MISI Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor

 .
Strategi dan kebijakan pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman adalah sebagai berikut: 
  1. Meningkatkan peran stakeholders dalam pengendalian dan pengawasan bangunan perumahan dan non perumahan; 
  2. Meningkatkan kualitas bangunan, perumahan dan permukiman perdesaan serta lingkungan; 
  3. Meningkatkan penataan, rehabilitasi dan pembangunan bangunan pemerintah sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku; 
  4. Meningkatkan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman.

KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 

Berikut disajikan Kebijakan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum kebijakan dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman mengarah kepada pengembangan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan investasi swasta demi peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor, peningkatan cakupan pelayanan perumahan yang layak huni dan memenuhi persyaratan teknis bangunan dan penataan kawasan kumuh perkotaan serta pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu. 

Misi Pertama:
  • Meningkatkan pengendalian dan pengawasan bangunan dan pemukiman; 
  • Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bangunan dan pemukiman agar sesuai dengan peraturan dan persayaratan yang berlaku; 
  • Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bangunan dan pemukiman diatas tanah negara/ bangunan liar. 
Misi Kedua: 
  • Meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan pemukiman sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis;
  • Melaksanakan perencanaan program kegiatan dan anggaran biaya di bidang perumahan dan non perumahan; 
  • Menyiapkan kebijakan dan strategis pembangunan perumahan dan non perumahan; 
  • Melaksanakan perencanaan, bantuan teknis, pengendalian dan pengawasan, inventarisasi aset dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah dan gedung umum lainnya. 
Misi Ketiga: 
  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar pemukiman; 
  • Melaksanakan pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana pemukiman. 
Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. 
 
  . 
Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis. 
 . 
Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT)
Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT) yang diperlukan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan IMBG (Izin Mendirikan Bangunan Gedung). Untuk IMBG yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu maka PDRT diajukan kepada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, sedangkan untuk IMBG yang diterbitkan oleh Kecamatan maka PDRT diajukan kepada UPT Pengawas Bangunan pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. 

Surat Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah surat bukti pengesahan dokumen rencana teknis yang diterbitkan oleh Dinas atau UPT yang sekurang-kurangnya memuat surat pengesahan, gambar dokumen perencanaan serta estimasi perhitungan besarnya retribusi. 

Dasar hukum pengesahan dokumen rencana teknis adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20012 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis izin Mendirikan Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat; dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
.
Kegiatan Pemugaran 26235 RTLH

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor, Dudy Sutrisno dalam rilisnya mengungkapkan, tercatat sampai tahun 2014 ini sebanyak 24.623 unit selesai dipugar. Sedangkan 16.495 unit rumah, dananya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, sedangkan sisanya berasal dari berbagai sumber dana lainnya baik dari pemerintah pusat, swasta maupun pihak desa. 

Program ini sudah berjalan dari tahun 2010 dan saat ini sudah mencapai 24.623 rumah yang diperbaiki, dan untuk tahun 2013-2014 ini kami targetkan membangun 5000 rumah, yang akan dibagi dalam dua tahap. Pada tahap pertama di tahun 2014 ini, penyaluran dana bantuan RTLH sudah dicairkan pada pertengahan Juli lalu. Sehingga diharapkan pada akhir bulan September ini, seluruhnya sudah dapat terselesaikan. 

Biaya bantuan sendiri terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010, 2011, 2012 dialokasikan Rp6 juta sampai Rp6,5 Juta per unit rumah, tahun 2013 naik menjadi Rp7,5 juta dan kini tahun 2014 menjadi Rp10 juta per unit rumah.
Salahsatu Program Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor

.

Diberdayakan oleh Blogger.