header_ads

Linguaphone.id

Kepala Daerah Jabar Komitmen Cegah Korupsi

BERITA BOGOR - Kepala Daerah Teken Komitmen Bersama Cegah Korupsi 

Sejumlah 28 Kepala Daerah di Jawa Barat tanda tangani Lembar Komitmen Bersama untuk pencegahan korupsi dan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) disaksikan Wakil Ketua KPK dan Gubernur Ahmad Heryawan bertempat di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jum'at (22/5/2015). 

Kepala Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Priharsa Nugraha dalam releasenya menjelaskan, bahwa dilakukannya penandatanganan Pernyataan Bersama tentang Komitmen Pencegahan Korupsi Teritegrasi adalah dalam rangka upaya pencegahan korupsi terintegrasi dan peningkatan kepatuhan penyampaian  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

Menurut Wakil KPK Adnan Pandu, kepatuhan melaporkan LHKPN menjadi sarana kontrol masyarakat dan menguji integritas para penyelenggara negara. Selain itu, kewajiban pelaporan LHKPN memberikan sejumlah manfaat bagi pelapornya. Antara lain : menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab, membangkitkan rasa takut untuk berbuat korupsi serta mendeteksi potensi konflik diantara tugas publik dan kepentingan pribadi. 

Dalam sambutannya, Adnan Pandu menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaporan LHKPN. Menurutnya, Pemprov. Jabar telah mencapai kisaran 90 persen, yaitu dari 117 wajib LHKPN, yang lapor 90 persen. Untuk tingkat daerah adalah Kota Cimahi mendapat apresiasi positif untuk LHKPN, yang mencapai 90, 1 persen, yaitu dari 33 wajib LHKPN, yang lapor 90,1 persen. Kemudian terbaik berikutnya adalah Kota Depok, capai 87,23 persen.  

Sedangkan daerah-daerah yang dinilai rendah/buruk tingkat kepatuhannya, menurut Adnan Panda adalah seperti, Kabupaten Purwakarta. Dari 63 wajib LHKPN, yang melapor kosong artinya tingkat kaputahannya kosong. Berikutnya Kab. Pangandaran, dari dua wajib LHKPN  yang lapor hanya satu. Pemkab Sumedang, yang wajib lapor sebanyak 197 yang lapor baru dua (1,10 persen). 

Sedangkan, Kota Banjar (5,17 persen), dari 39 wajib lapor baru dua yang lapor. Indramayu, dari wajib lapor 66 orang, baru dua yang lapor. Kemudian Garut, dari 70 yang lapor empat orang (5,10 persen). Yang terakhir adalah Pemkab Bandung, dari 74 orang baru enam yang lapor (8,11 persen). (rilis)


Diberdayakan oleh Blogger.